PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menyiapkan sejumlah langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut yang selama ini menjadi titik rawan kebakaran berulang. Upaya tersebut mencakup pembangunan embung, rehabilitasi kanal, hingga pembukaan saluran air dan sumur bor untuk membasahi kembali lahan yang terdampak.
Rencana itu dibahas dalam pertemuan bersama Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran, serta sejumlah pemangku kepentingan di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Minggu (1/11/2026).
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin pembahasan tidak hanya menyasar wilayah Kota Palangka Raya, tetapi juga kawasan di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, dan daerah sekitarnya yang memiliki kerawanan serupa.
Khusus untuk Palangka Raya, salah satu rencana yang dibahas adalah pembangunan embung serta rehabilitasi kanal-kanal yang sudah tersedia. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem tata air agar kawasan gambut tetap basah agar tidak mudah terbakar.
“Kami tadi menyampaikan, baik dari Sungai Sebangau maupun saluran-saluran primer yang belum tembus ke sungai, prinsipnya bagaimana membasahi kembali wilayah-wilayah yang rawan terkena karhutla secara berulang, terutama di titik-titik konsentrasi,” kata Fairid.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur air nantinya tidak seluruhnya dilakukan dari awal. Pemerintah akan memanfaatkan saluran yang sudah ada untuk direhabilitasi, sekaligus membangun fasilitas baru pada lokasi yang dinilai membutuhkan sumber air tambahan.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah daerah kawan Jalan Talawang, Kelampangan, Jalan Karanggan hingga kemungkinan menjangkau Buluh Merindu. Untuk mendukung pembasahan wilayah tersebut, pemerintah telah mengidentifikasi sumber debit air di sekitar Talawang, tepatnya di Jalan Karanggan.
Fairid menyebut lokasi tersebut telah ditinjau langsung oleh Wamenko Bidang Pangan. Berdasarkan peninjauan awal, debit air di kawasan itu dinilai cukup besar, sementara perbedaan elevasi menuju wilayah sasaran relatif kecil.
“Debit airnya cukup besar dan elevasinya pun perbedaannya sedikit saja. Tidak terlalu jauh atau tidak terlalu tinggi perbedaan elevasinya. Itu bisa dilakukan,” ujarnya.
Fairid juga menegaskan, rencana tersebut masih memerlukan kajian teknis dan penyesuaian dengan ketentuan tata ruang serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Oleh karena itu, pemerintah akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas aspek teknis dan melengkapi persyaratan administrasi sebelum program direalisasikan.
Terkait kondisi karhutla saat ini, Fairid mengungkapkan masih terdapat titik panas yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Beberapa lokasi yang disebutkannya berada di wilayah Marang dan Kelampangan.mak/fwa-red
