KUALA KAPUAS/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas mulai menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai landasan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya mengantisipasi dan mengurangi risiko bencana.
Hal tersebut disampaikan melalui Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kapuas, Fery Noah. Menurutnya, penyusunan RPB merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memetakan berbagai potensi ancaman dan risiko bencana sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.
“Dokumen ini nantinya diharapkan menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah, sehingga upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan,” kata Fery Noah.
Ia menjelaskan, dokumen RPB tidak hanya disusun untuk memenuhi kewajiban administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi pedoman penting dalam mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, Kabupaten Kapuas memiliki berbagai potensi ancaman bencana yang perlu mendapat perhatian bersama. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi dan pemetaan risiko secara komprehensif agar pemerintah daerah memiliki gambaran yang jelas dalam menentukan langkah antisipasi dan penanganan.
Penyusunan dokumen tersebut dibahas melalui kegiatan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kapuas.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), BOS Foundation Mawas, serta unsur pemadam kebakaran mandiri.
Fery menilai, keterlibatan berbagai pihak tersebut sangat penting karena penanggulangan bencana membutuhkan koordinasi dan sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, tetapi memerlukan dukungan dunia usaha, pengelola kawasan hutan, organisasi lingkungan, hingga masyarakat.
Melalui forum diskusi tersebut, berbagai masukan dan informasi diharapkan dapat menjadi bahan dalam mengidentifikasi potensi ancaman, tingkat kerentanan, serta kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.
Pemkab Kapuas berharap penyusunan RPB dapat menghasilkan dokumen yang berkualitas, realistis, dan sesuai dengan kondisi wilayah. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan bencana ke depan dapat lebih mengutamakan langkah pencegahan dan mitigasi, tanpa mengabaikan kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat maupun proses pemulihan pascabencana.
Pemerintah daerah juga mengharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif memberikan data, informasi, serta rekomendasi sesuai bidang masing-masing demi mewujudkan Kabupaten Kapuas yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai risiko bencana.
“Sinergi dan partisipasi seluruh pihak sangat diperlukan agar dokumen RPB yang disusun benar-benar dapat menjadi pedoman dalam memperkuat upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Kapuas,” tutup Fery Noah.hr/gie-red
