PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang mengatakan, akhir-akhir ini muncul fenomena “negara swasta”, nama lain untuk menyebut praktik oligarki yang sudah cukup lama dikenal dalam dunia politik.
“Campur tangan kekuasaan swasta, atau praktik tata kelola pemerintahan yang berkolusi dengan swasta, belakangan jadi sorotan dan diulas banyak pihak. Oleh karenanya sudah saatnya, guna mempermudah ingatan, kita dapat menggunakan frasa negara swasta sebagai ganti oligarki,” kata Teras, Jumat (20/12).
Dikatakan, negara swasta adalah sebuah metafora yang menggambarkan situasi di mana negara kehilangan esensi publiknya dan berubah menjadi instrumen bagi segelintir pengusaha besar atau pihak tertentu saja.
Dalam situasi itu, kebijakan publik tidak lagi ditentukan berdasarkan kepentingan umum. Sebaliknya kebijakan jadi lebih mengutamakan manfaat ekonomi kelompok tertentu yang ingin terus mempertahankan kekuasaannya.
“Tentu kita tidak ingin praktik negara swasta tersebut terjadi di negara kita yang jelas merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Kita juga tak ingin manakala praktik negara swasta terjadi di Kalteng. Kita ingin esensi atau kepentingan publik harus menjadi perhatian utama,” katanya. Apalagi, lanjut Teras, tujuan kita bernegara sebagaimana termuat dalam alinea keempat UUD NRI 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dikatakan, konstitusi hadir mengartikan keberadaan negara adalah untuk seluruh rakyatnya, bukan hanya segelintir pihak yang kebetulan memperoleh kekuasaan karena mempunyai kekuatan bidang keuangan dan ekonomi saja.
“Sekali lagi harapan kita adalah jangan sampai negara dan daerah-daerah, berubah menjadi negara swasta atau daerah swasta. Cegah praktik kekuasaan yang mengambil alih kekuasaan dan peran-peran publik untuk terlibat serta mendapat manfaat bersama di dalamnya,” tutur mantan Gubernur Kalteng dua periode itu.
“Mari terus kita awasi jalannya pemerintahan di negara kita. Mari dengan semangat kebersamaan dan konstruktif, kita kritisi setiap keputusan atau kebijakan yang hanya untuk kepentingan pihak tertentu atau segelintir orang saja. Katakan tidak dan tolak negara maupun daerah swasta. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?” pungkasnya. ist
