Masduki-Nur Siap Bersinergi untuk Kemajuan Sukamara

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sukamara 2025-2030 Masduki-Nur Efendi Asduki-Nur Efendi

SUKAMARA/TABENGAN.CO.ID – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sukamara periode 2025-2030 Masduki-Nur Efendi menegaskan, akan menjalin sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukamara.

Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sukamara Nur Efendi menerangkan, program prioritas yang mereka buat akan disinergikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Kita punya visi-misi dan beberapa program unggulan yang sudah kita sampaikan saat kampanye, diantaranya pendidikan dan kesehatan, tentu ini akan kita sinergikan dengan kebijakan-kebijakan dari provinsi dan pusat,” kata Nur kepada Tabengan, Kamis (6/2).

Selain pendidikan dan kesehatan, Nur juga mengatakan, di Kabupaten Sukamara juga ada potensi untuk program ketahanan pangan. Namun menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi kendala di daerah. Salah satunya status kawasan, oleh karena itu, pihaknya juga akan memprioritaskan penyelesaian status kawasan tersebut.

“Di Sukamara ini, potensi untuk program bapak Presiden kita, dibidang ketahanan pangan sangat besar. Tapi karena ada beberapa kendala salah satunya status kawasan, sehingga beberapa bantuan tidak bisa di realisasikan,” ungkapnya.

“Kami juga memprioritaskan terkait status kawasan ini. Kita akan mencarikan solusinya, semoga saja pada saatnya nanti dapat kita selesaikan,” harapnya.

Ia juga menerangkan, pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas, salah satunya jalan lintas Sukamara-Jelai dan jembatan penyebrangan Sukamara-Ketapang.

“Kita juga memprioritaskan infrastuktur, contohnya jalan antara Sukamara ke Kecamatan Jelai, ini adalah kewenangan provinsi. Kita pemerintah kabupaten akan selalu berkomunikasi  ke provinsi agar nanti bisa di perbaiki,” ucapnya.

Untuk jembatan penghubung Sukamara-Ketapang atau Jembatan Jelai sudah selesai dikerjakan, tinggal menunggu dari pihak Kabupaten Ketapang.

“Nanti dalam program 100 hari kerja akan kita koordinasikan lagi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) untuk bisa diselesaikan, karena ini berkaitan dengan peningkatan ekonomi,” pungkasnya. c-afd