PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur H Edy Pratowo menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam rangka Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025, di Aula Eka Hapakat (AEH), Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Senin (14/4).
Dalam sambutannya, Agustiar menyampaikan sejumlah usulan prioritas yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Komisi V DPR RI. Di antaranya pada bidang jalan dan jembatan, yaitu penuntasan jalan-jalan tembus lintas tengah (Missing Link) pada ruas Tumbang Sanamang-Batas Kalimantan Barat sepanjang 90,5 km, penyelesaian akses jalan dari Jembatan Sei Jelai di Kabupaten Sukamara menuju Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, serta peningkatan dan pelebaran jalan menuju standar nasional (2-7-2) pada Jalan Trans Kalimantan Lintas Selatan, Lintas Tengah, dan Lintas Penghubung.
“Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sangat krusial dalam membuka keterisolasian dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Agustiar.
Pada bidang sumber daya air, Gubernur mengusulkan percepatan pembangunan Bendungan Muara Juloi di Kabupaten Murung Raya, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa di lima kabupaten, yakni Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Kotawaringin Timur, dan Seruyan, serta peningkatan drainase utama pengendali banjir di Kota Palangka Raya.
Di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Gubernur meminta dukungan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat terdampak banjir dan masyarakat kurang mampu, serta pembangunan rumah susun dan rumah khusus di wilayah Kalteng.
Sementara di bidang perhubungan, Agustiar juga mengungkapkan kondisi ekspor Kalteng yang belum maksimal.
“Berdasarkan data exit gateway tahun 2024, sebanyak 82,57 persen ekspor tidak tercatat di Kalteng, dengan 62,66 persen melalui Kalimantan Selatan dan 19,91 persen melalui provinsi lain. Hanya 17,43 persen yang tercatat berasal dari Kalteng,” jelasnya.
Agustiar mengusulkan solusi strategis seperti optimalisasi alur sungai melalui pengerukan Sungai Kapuas Murung, rencana Ship to Ship Transfer (STS) dengan pola Konsesi atau Wilayah Tertentu di Perairan (WTDP), serta percepatan pelaksanaan konsesi di Sungai Kapuas dengan skema bagi hasil yang menguntungkan daerah.
Tak hanya itu, Gubernur juga mendorong peningkatan fasilitas bandara, seperti Bandara Iskandar Pangkalan Bun sebagai target jangka pendek, Bandara Baru di Sebuai sebagai target jangka panjang, serta peningkatan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya sebagai pintu gerbang utama Kalteng. Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya penyediaan perlengkapan jalan dan penanganan lokasi rawan kecelakaan.
“Infrastruktur perhubungan yang memadai akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran daerah. Kami berharap kunjungan reses ini mempererat sinergi antara Pemda dengan DPR RI, khususnya Komisi V,” tegas Gubernur.
Wakil Gubernur H Edy Pratowo turut menambahkan bahwa Kalteng telah mendapat mandat strategis dari Pemerintah Pusat sebagai Pusat Pangan Nasional, Pusat Konservasi Internasional, dan wilayah hilirisasi sumber daya alam.
“Pada saatnya nanti, kami mohon dukungan dari Komisi V dalam penyelesaian tata ruang untuk mendukung pengembangan wilayah serta mewujudkan Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Kalimantan Tengah,” kata Edy Pratowo.
Edy menegaskan, sektor infrastruktur dan perhubungan menjadi prioritas utama dalam mendukung berbagai agenda nasional sesuai dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Lasarus menyatakan, pihaknya mendukung penuh berbagai usulan yang telah disampaikan.
“Kami sudah menangkap secara umum apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Dari Komisi V, kami mendukung sepenuhnya,” kata Lasarus.
Ia juga menekankan pentingnya afirmasi di bidang infrastruktur, terutama dalam kondisi keterbatasan anggaran APBN. Lasarus berharap adanya penambahan anggaran di Kementerian PUPR pada 2025 agar berbagai usulan pembangunan infrastruktur dari Kalteng dapat segera direalisasikan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Staf Ahli Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Pj Bupati se-Kalteng, serta pejabat dari kementerian/lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dan jajaran Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng. ldw
