PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doris Sylvanus Palangka Raya, Selasa (10/6). Kunjungan ini menegaskan keseriusan Pemprov Kalteng dalam memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal dan merata bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil.
“Kami berkomitmen agar tidak ada lagi anak-anak di pedesaan atau pedalaman Kalimantan Tengah yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan. Mereka berhak atas pelayanan kesehatan terbaik,” tegas Agustiar Sabran saat ditemui usai sidak.
Ia menambahkan, sektor kesehatan akan terus mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik dari sisi anggaran, regulasi, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Tentu, kami mendukung sepenuhnya. Tidak mungkin alokasi anggaran bagi rumah sakit tidak mendapat dukungan. Rumah sakit ini telah memenuhi ketentuan yang berlaku, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, maupun penganggaran. Keberadaan fasilitas ini tentunya didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah kunjungan ini berkaitan dengan isu viral yang tengah ramai diperbincangkan masyarakat, Gubernur dengan tegas membantahnya.
“Tidak ada hubungannya dengan isu viral. Pada pagi hari, kami juga meninjau permasalahan di sektor pendidikan. Hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab seorang Gubernur, yakni memastikan penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di bidang pendidikan, dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Plt Direktur RSUD Doris Sylvanus dr Suyuti Syamsul mengapresiasi perhatian Gubernur dan menyatakan pihak rumah sakit terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan internal, termasuk masalah keuangan.
“Bapak Gubernur telah memberikan arahan agar seluruh permasalahan diselesaikan secara cepat dan tepat demi kelancaran pelayanan rumah sakit. Beliau juga memerintahkan agar persoalan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan utang, segera dituntaskan,” jelas Suyuti.
Ia mengungkapkan, dalam lima bulan terakhir, RSUD Doris Sylvanus telah berhasil mengurangi utang sekitar Rp40 miliar.
“Kalau melihat tren ini, kami perkirakan hingga akhir tahun nanti masalah utang bisa selesai, dan tahun 2026 kita bisa kembali surplus,” katanya.
Terkait isu ketersediaan obat-obatan, Suyuti menjelaskan bahwa kondisi stok saat ini masih mencukupi dan dalam batas operasional yang wajar.
“Memang ada beberapa jenis obat yang tidak tersedia, tapi itu normal dalam operasional rumah sakit. Stok yang ada diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan hingga dua bulan ke depan. Namun, untuk estimasi aman, kami hitung satu bulan, terutama jika terjadi lonjakan pasien,” ucapnya.
Ia menambahkan, efisiensi terus dilakukan agar pelayanan rumah sakit tetap maksimal. Mengenai isu penanggulangan Covid-19, Suyuti menyampaikan bahwa hal tersebut tidak menjadi pembahasan utama dalam pertemuan.
Dalam sidak tersebut, Gubernur turut didampingi Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, Plt. Sekretaris Daerah Leonard S Ampung, serta sejumlah dokter dan tenaga kesehatan di lingkungan RSUD Doris Sylvanus.
Hapus Pungli dan Calo di Samsat
Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran menegaskan, praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan dalam pelayanan publik, khususnya di lingkungan Samsat, tidak dibenarkan dan harus diberantas secara menyeluruh. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan sidak ke Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Palangka Raya, Selasa (10/6).
Dalam kunjungannya, Gubernur secara langsung meninjau proses pelayanan dan berdialog dengan masyarakat yang sedang mengakses layanan.
“Penting bagi kita untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara bersih, transparan, dan profesional. Tidak boleh ada pungli maupun calo dalam proses pelayanan. Jika ditemukan pelanggaran di Samsat seluruh Kalimantan Tengah, saya akan mengambil langkah tegas, termasuk pencopotan jabatan hingga proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Gubernur.
Sidak ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kalteng dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Gubernur Agustiar Sabran juga mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraan, karena kontribusi tersebut berperan penting dalam mendukung pembangunan di Kalteng.
“Ketaatan masyarakat dalam membayar pajak berdampak positif terhadap pembangunan. Pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur turut menyoroti perlunya peningkatan sosialisasi terhadap program pemutihan pajak kendaraan yang akan dilaksanakan mulai 23 Juni hingga 23 September 2025. Ia menilai penyampaian informasi kepada masyarakat masih belum optimal, baik melalui media layanan langsung maupun platform digital.
“Program pemutihan ini bukan hanya soal pembebasan denda. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki dan menertibkan data kendaraan. Dengan data yang akurat, penertiban ke depan akan lebih mudah dan tepat sasaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gubernur meminta jajaran terkait untuk bersikap proaktif dalam pelayanan, serta menertibkan kendaraan luar daerah yang beroperasi di wilayah Kalteng namun belum memberikan kontribusi terhadap PAD.
“Langkah ini penting untuk mewujudkan keadilan fiskal, di mana semua pihak yang menikmati fasilitas daerah juga turut memberikan kontribusi sesuai ketentuan,” tandas Gubernur.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Herson B Aden, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. ldw/mmc.kalteng
