PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– Gubernur Kalimantan Tengah H Agustiar Sabran mengingatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya agar tidak berharap kemudahan layanan perizinan jika tidak taat terhadap kewajiban pajak.
Pesan tegas ini disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025, di Aula Eka Hapakat, Kamis (12/6) pagi.
“Kalau tidak bayar pajak dengan benar, jangan mimpi dilayani cepat. Kami hanya akan melayani yang taat aturan dan berkontribusi nyata bagi daerah,” tegas Gubernur di hadapan para pimpinan instansi, asosiasi usaha, dan perwakilan perusahaan sektor strategis.
Menurutnya, selama ini masih banyak pelaku usaha yang menikmati hasil sumber daya alam Kalteng, namun enggan menjalankan kewajiban fiskalnya secara jujur. Ia bahkan menyebut pendapatan dari sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan belum tergarap secara optimal.
“Penegakan aturan penggunaan plat KH bagi kendaraan operasional Perusahaan, Pelaporan Penggunaan debit Air Permukaan yang sesuai Volume, Peredaran, Distribusia dan Pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor melalui Wajib Pajak yang Sah di Kalimantan Tengah serta Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Alat Berat juga penting, agar mereka berkontribusi terhadap PAD,” tuturnya.
“Kuncinya adalah koordinasi. Kita punya potensi besar, tapi kalau data tidak akurat, pajak tidak dibayar, dan BBM dibeli dari luar daerah, ya PAD kita tidak akan pernah maksimal,” tegasnya.
Gubernur mengimbau agar pelayanan pembayaran pajak diarahkan menuju sistem yang lebih digital dan transparan, demi memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan menutup celah terjadinya pelanggaran.
“Kita tidak bisa selamanya bergantung pada Pemerintah Pusat. Kalimantan Tengah harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, membiayai pembangunan dari desa hingga kota—mulai dari infrastruktur jalan, layanan kesehatan, hingga pendidikan anak-anak di pedalaman,” tukasnya.
Dalam rapat yang turut dihadiri Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo dan Plt Sekda Kalteng Leonard S Ampung, Gubernur juga menekankan bahwa jabatan yang diemban setiap kepala OPD merupakan amanah dari rakyat yang harus dijalankan secara profesional dan penuh tanggung jawab.
“Kita ini digaji oleh rakyat. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk bekerja maksimal, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Jangan monoton, terus berinovasi demi kesejahteraan masyarakat,” tegas Gubernur.
Menurutnya, rapat koordinasi ini bukan sekadar forum formalitas, melainkan bentuk nyata komitmen bersama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD.
“Pertemuan ini adalah wujud keseriusan kita untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, yaitu dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar PAD kita, semakin banyak pula yang bisa kita bangun, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan kesejahteraan sosial,” ungkap Agustiar.
Gubernur juga menyampaikan, penguatan PAD menjadi landasan utama untuk mempercepat realisasi program-program prioritas Pemerintah Provinsi Kalteng. Salah satunya, program unggulan Kartu Huma Betang Sejahtera yang ditujukan untuk memberikan manfaat pembangunan secara merata, termasuk hingga ke pelosok dan pedalaman.
“Program Kartu Huma Betang Sejahtera ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat di seluruh wilayah Kalteng, agar tidak ada lagi ketimpangan. Maka dari itu, PAD harus diperkuat agar program ini dapat berjalan maksimal,” kata Agustiar.
Gubernur berharap seluruh OPD dapat membangun sinergi, meningkatkan kinerja, serta mampu menciptakan terobosan yang berkelanjutan dalam menggali potensi-potensi pendapatan daerah. Ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran tidak terlena dengan rutinitas, namun terus menunjukkan semangat kerja dan loyalitas terhadap amanah yang diemban.
“Saya ingin kepala OPD bekerja dengan hati, dengan niat yang tulus. Jangan hanya mengisi jabatan, tapi benar-benar memberikan kontribusi nyata,” tandasnya. ist/ldw
