PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Tomy Irawan Diran, menyoroti, potensi hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalteng, khususnya pada tahun anggaran 2026 dan 2027, akibat menurunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tomy menegaskan, pihaknya sangat mendukung RPJMD yang sejalan dengan visi-misi Gubernur Kalteng, H Agustiar Sabran.
Namun demikian, ia mengingatkan, ada faktor-faktor anggaran yang bisa menjadi kendala di tahun-tahun mendatang.
“RPJMD ini sesuai dengan visi-misi Gubernur Kalteng, kami sangat mendukung. Tetapi ada langkah-langkah tertentu, mungkin yang bisa menghambat karena anggaran,” kata Tomy usai rapat bersama pemerintah provinsi, Selasa (15/7) di Palangka Raya.
Menurutnya, penurunan APBD disebabkan oleh beberapa hal, antara lain berkurangnya bantuan dari pemerintah pusat.
Ia menekankan pentingnya tidak bergantung sepenuhnya pada transfer pusat.
“Tidak harus berharap dari transfer dari pusat, tetapi PAD kita ditekan. Darimana saja? Tentunya adanya BUMD, pajak-pajak itu solusinya,” ujarnya.
Tomy juga meminta, pemerintah daerah tidak sembarangan memasukkan angka prediksi dalam RPJMD.
“Jangan hanya menyimpulkan. Betul RPJMD ini hanya prediksi, tetapi prediksi ini ada dasarnya. Tidak ada asal memasukkan anggaran,” tegasnya.
Sebagai perwakilan rakyat, ia mengaku, melihat ketidaksinergisan antara target RPJMD, dengan realitas keuangan daerah dimasa mendatang.
“Bayangkan periode sebelumnya, APBD itu ada kenaikan terus-menerus, kok ada penurunan untuk tahun 2026 dan 2027,” ujarnya
Untuk itu, Tomy mendesak, optimalisasi kinerja BUMD dan Perusda, guna meningkatkan PAD.
“Genjot dong PAD BUMD dan Perusda. BUMD menghasilkan atau tidak, perlu dioptimalkan, dimaksimalkan, dan ditekan. Kalian dimodali pemerintah, bagaimana feedback-nya untuk PAD? ayo genjot lagi,” pungkasnya.jef
