+Rakor PAD, dari 65 Perusahaan Hanya 6 Direktur Hadir, 32 Utus Perwakilan dan 27 Tidak Hadir
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Agustiar Sabran meluapkan kekecewaannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah yang digelar di Gedung Serba Guna Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Jumat (19/9) malam.
Dari 65 perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Kotim dan Seruyan yang diundang, hanya enam direktur yang hadir secara langsung. Sementara 32 perusahaan lainnya hanya mengutus perwakilan, sedangkan sisanya sama sekali tidak hadir.
Agustiar mengaku kecewa karena meski sudah menjalani agenda padat sejak pagi hingga malam, dirinya tetap berusaha meluangkan waktu untuk hadir, bahkan di tengah hujan deras. Namun, kehadirannya justru tidak diimbangi dengan komitmen para pimpinan perusahaan.
“Saya malas sebenarnya menyampaikan ini, tapi faktanya yang hadir hanya enam direktur. Sisanya banyak diwakilkan. Kalau merasa bukan direktur, sebaiknya tinggalkan ruangan ini,” tegas Agustiar di hadapan peserta rakor.
Menurutnya, undangan yang dikirimkan Pemprov Kalteng jelas ditujukan kepada para direktur, bukan sekadar perwakilan. Ketidakhadiran para pimpinan perusahaan dinilai sebagai bentuk kurangnya rasa hormat terhadap pemerintah daerah.
“Kalau saya hadir di sini sebagai Gubernur, mestinya direktur juga datang langsung. Jangan sepelekan pemerintah. Saya beri waktu seminggu, perusahaan mana pun yang bandel, terutama soal pajak, akan saya kejar,” ujarnya dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Gubernur juga menyoroti lemahnya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat Kalteng. Mulai dari pelaksanaan kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR), penyediaan plasma untuk masyarakat, hingga kontribusi memperbaiki jalan rusak akibat kendaraan bertonase berat milik perusahaan.
“Bicara CSR sering tidak konsisten, soal pelat kendaraan banyak yang pakai pelat luar daerah. Apa saya harus tutup jalan provinsi supaya kalian tidak bisa lewat? Jalan rusak, beban anggaran daerah makin berat, sementara keuntungan besar justru kalian bawa keluar Kalteng,” katanya.
Agustiar menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menuntut hal berlebihan dari perusahaan, melainkan komitmen nyata dalam mendukung pembangunan daerah.
“Saya tidak bicara masa lalu, saya bicara masa depan. Mari kita jalankan usaha dengan akur, rukun, dan sesuai aturan. Kalau taat regulasi, semua akan berjalan lancar, ekonomi daerah tumbuh, dan masyarakat ikut merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
Rakor tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, perwakilan perusahaan, serta instansi terkait. Forum itu diharapkan dapat menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah sekaligus kesejahteraan masyarakat. ldw
