SAMPIT/TABENGAN.CO.ID – Dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti sejumlah aspek penting yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Salah satunya terkait kinerja pendapatan daerah. Fraksi Golkar mencatat realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp2,06 triliun atau 92,76 persen dari target sebesar Rp2,22 triliun. Namun, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp377,72 miliar atau 77,28 persen dari target yang telah ditetapkan.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat,” ujar juru bicara Fraksi Golkar Riskon Fabiansyah, Senin (22/6/2026).
Padahal, lanjutnya, Kotim memiliki potensi besar dari sektor perkebunan, perdagangan, jasa, transportasi hingga industri pengolahan. Karena itu, Fraksi Golkar mendorong langkah yang lebih progresif melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, penataan sistem retribusi yang lebih efektif, optimalisasi aset daerah, penguatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengembangan sumber pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat.
Selain pendapatan, Fraksi Golkar juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp171,39 miliar. Nilai tersebut berasal dari realisasi belanja daerah sebesar Rp2,126 triliun atau 89,16 persen dari total pagu anggaran.
Menurut Fraksi Golkar, tingginya SILPA perlu menjadi bahan evaluasi serius karena masih banyak kebutuhan masyarakat yang memerlukan dukungan anggaran, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, hingga pembangunan wilayah pedesaan dan pedalaman.
“Besarnya SILPA yang terjadi berulang dari tahun ke tahun menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan daerah,” tegasnya.
Untuk itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab terjadinya SILPA, mulai dari perencanaan yang belum optimal, keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa, hingga rendahnya serapan anggaran pada sejumlah perangkat daerah.
Fraksi Golkar juga mendorong peningkatan kualitas perencanaan program yang lebih realistis dan terukur, percepatan proses pengadaan sejak awal tahun, peningkatan kapasitas perangkat daerah, penguatan monitoring dan evaluasi, serta penilaian terhadap organisasi perangkat daerah yang secara berulang memiliki tingkat serapan anggaran rendah. may/jsi-red
