SAMPIT/TABENGAN.CO.ID- Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur menegaskan, upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak cukup hanya melalui penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan).
Menurutnya, Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi petani agar berbagai bantuan yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Rudianur menilai, selama ini pemerintah pusat maupun daerah telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung sektor pertanian melalui berbagai program bantuan alsintan. Namun, di lapangan masih banyak petani yang mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM untuk mengoperasikan peralatan pertanian tersebut.
“Pemerintah saat ini gencar mendorong ketahanan pangan dan swasembada pangan. Bahkan banyak bantuan alsintan yang nilainya miliaran rupiah sudah disalurkan. Tetapi di sisi lain kita masih mendengar keluhan petani yang kesulitan mendapatkan BBM. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).
Ia menyoroti persoalan distribusi BBM yang masih menjadi kendala bagi petani, khususnya di wilayah selatan Kotim yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi daerah. Menurutnya, keluhan terkait sulitnya mendapatkan BBM bukan persoalan baru karena telah berulang dalam beberapa tahun terakhir, terutama saat musim tanam dan panen ketika kebutuhan bahan bakar meningkat.
“Wilayah selatan ini merupakan daerah pertanian yang menjadi andalan Kotim. Kalau petaninya masih kesulitan BBM, tentu akan berdampak terhadap produktivitas mereka. Padahal kita ingin produksi pangan terus meningkat,” katanya.
Rudianur menegaskan, investasi pemerintah dalam pengadaan alsintan harus diimbangi dengan dukungan sarana pendukung lainnya. Jangan sampai bantuan yang telah diberikan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal akibat keterbatasan akses BBM.
“Jangan sampai alatnya ada, tetapi bahan bakarnya sulit didapat. Akhirnya alsintan yang sudah diberikan tidak bisa bekerja maksimal. Program ketahanan pangan tidak cukup hanya memberikan alat, tetapi juga harus memastikan seluruh kebutuhan pendukungnya tersedia,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi sebagian petani yang terpaksa membeli solar dari pelangsir dengan harga lebih mahal karena sulit memperoleh BBM secara langsung. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan biaya produksi pertanian dan berdampak pada berkurangnya keuntungan petani.
“Kita tentu tidak ingin petani terbebani biaya operasional yang semakin tinggi hanya karena sulit mendapatkan BBM. Kalau biaya produksi naik, yang dirugikan bukan hanya petani tetapi juga target ketahanan pangan yang sedang kita dorong bersama,” ujarnya.
Untuk itu, DPRD meminta pemerintah daerah, pihak terkait, serta Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi BBM bagi sektor pertanian. Menurut Rudianur, pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi memang penting, namun jangan sampai menghambat kebutuhan petani yang benar-benar berhak menerima.
“Pengawasan memang penting supaya tepat sasaran, tetapi jangan sampai petani yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan mendapatkan BBM. Harus ada solusi yang bisa menjembatani kepentingan pengawasan dan kebutuhan petani di lapangan,” pungkasnya. may/jsi-red
