JAKARTA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah (DPD RI Dapil Kalteng) Agustin Teras Narang mengapresiasi arsitektur umum R-APBN 2027 yang disampaikan Presiden, dengan catatan, perlu kajian lebih lanjut atas detail program ke depan yang perlu dikawal bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Teras, target-target dan indikator perekonomian tersebut, bukan tidak mungkin dicapai, sejauh ada koordinasi dan kolaborasi besar yang dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana Presiden memberi contoh konsolidasi belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah yang bisa menghemat ratusan triliun.
”Untuk itu, saya berharap agar pemerintah pusat tidak mengabaikan ruang fiskal daerah, terlebih ketika terjadi resentralisasi anggaran atas nama efisiensi. Sebaliknya agar ada pembinaan dan pendampingan agar seluruh pemerintah daerah punya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dalam pengelolaan belanja daerah yang transparan serta tepat sasaran,” katanya.
Teras berpandangan, tidak masalah bila beberapa peran anggaran daerah diambil sementara, sejauh pemerintah pusat bisa mengambil alih dan menyalurkan dengan lebih baik sebagai percontohan. Terutama dalam perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur dasar sebagaimana komitmen Presiden soal revitalisasi fasilitas kesehatan dan pendidikan.
“Tentu diharapkan akhirnya tidak hanya pada aspek fisik, tapi juga pada aspek manajerial dan sumber daya manusianya. Termasuk dukungan atas kualitas hidup serta kesejahteraan tenaga kesehatan serta pendidikan yang memprihatinkan di banyak daerah,” ujar mantan Gubernur Kalteng dua perioed.
Ia berharap, pemerintah daerah sungguh didukung agar mandiri secara fiskal, mandiri dalam mengelola pemerintahan, dan mandiri dalam mengoptimalkan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bila ini terjadi, maka sekian dekade rendahnya kemandirian fiskal daerah akan bisa diperbaiki untuk selanjutnya berjalan secara berkesinambungan sesuai aturan.
“Selanjutnya, mari rakyat mengawal dan memastikan R-APBN 2027 akan sebesar-besarnya memberi manfaat bagi pembangunan masyarakat dan daerah, bangsa, serta negara kita tercinta. Pemerintah dengan agendanya, bagaimana pun tidak akan pernah bisa berhasil, tanpa peran serta dan kontribusi pengawasan masyarakat secara luas,” ajak Teras.
Sebagaimana diketahui, beber Teras, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, mewujudkan cita-cita kemerdekaan, dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Demikian pengantar Pidato Presiden terkait Nota Keuangan dan Rencana atau R-APBN 2027 pada Jumat (14/08/2026).
Presiden selanjutnya menyebut pertumbuhan ekonomi hingga semester pertama tahun ini 5,45 persen dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir dengan pendapatan negara naik 21,3 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara pengeluaran negara naik 18,2 persen dari tahun sebelumnya, serta defisit APBN terjaga 0,91 persen dari Produk Domestik Bruto.
Selanjutnya R-APBN disebut akan mencapai Rp4.097,2 triliun atau naik dari angka tahun ini Rp3.842,7 triliun. Pendapatan negara direncanakan Rp3.426 triliun atau naik dari angka tahun ini Rp3.153,6 triliun. Selanjutnya Pembiayaan Negara sebesar Rp671,2 triliun, atau turun dari angka tahun sebelumnya Rp698,1 triliun.
R-APBN 2027 akan fokus pada kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.
Pertumbuhan ekonomi sendiri ditargetkan mencapai 6 persen atau lebih tinggi dari angka 5,4 persen di tahun ini. Inflasi dipertahankan pada angka 2,5 persen, suku bunga juga bertahan pada angka 6,9 persen, sementara nilai tukar rupiah atas dolar menjadi Rp17.500 dari sebelumnya Rp16.500. Sementara itu untuk target pengentasan kemiskinan ditargetkan turun ke angka 6 hingga 6,5 persen, tingkat pengangguran turun ke angka 4,3 hingga 4,87 persen, dan Indeks Rasio Gini sebesar 0,362 hingga 0,367.
Dalam kesempatan ini Presiden juga menyoroti praktik belanja atau pengadaan pemerintahan terpecah, satu barang dengan harga beragam di kementerian lembaga negara hingga pemerintah daerah, dan menyebut akan terus dilakukan pembenahan.
Lewat konsolidasi belanja pemerintahan, potensi penghematan belanja disebut bisa mencapai 30 persen atau sekitar Rp360 triliun dari belanja barang dan jasa yang mencapai Rp1.200 triliun. Langkah konsolidasi ini disebut akan terus diperluas dan merencanakan perubahan status Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menjadi Badan Pemerintah.
Presiden juga mengagendakan untuk tahun depan perbaikan 10 ribu Puskesmas di 7.285 kecamatan serta pembangunan 514 Labkesmas di 514 kabupaten dan kota dengan target selesai pada 2030 mendatang. Puskesmas akan direvitalisasi dengan dukungan anggaran perbaikan hingga Rp4 miliar per tahun. Ambulans udara juga dicanangkan untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh akses darat. Ini akan didukung pula agenda perbaikan 441 Rumah Sakit Umum Daerah dengan modernisasi peralatan kesehatan di seluruh Indonesia.
Selain fasilitas kesehatan, Presiden juga menyebut akan melakukan renovasi fasilitas pendidikan atau sekolah paling lambat 2029 mendatang. Renovasi ini disebut akan menjadi program renovasi terbesar dalam sejarah Indonesia dan didorong membuat sekolah menjadi lebih layak, baik, bersih, dan aman serta nyaman. Presiden menegaskan tidak boleh lagi ada fasilitas pendidikan yang dibiarkan bertahun-tahun.
“Secara pribadi, sebagai Wakil Daerah Kalteng, saya mengapresiasi arsitektur umum R-APBN 2027 yang disampaikan Presiden, dengan catatan, perlu kajian lebih lanjut atas detail program ke depan yang perlu dikawal bersama oleh seluruh pemangku kepentingan,” tegas Teras Narang. rls/red
