PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Solidaritas Perempuan (SP) Mamut Menteng Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti kondisi krisis lingkungan dan energi yang dinilai semakin membebani masyarakat, khususnya perempuan, anak-anak dan kelompok marginal.
SP Mamut Menteng menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemadaman listrik bergilir serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) telah menciptakan kerentanan yang berlapis bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
Organisasi tersebut menilai persoalan yang terjadi tidak semata-mata merupakan bencana alam maupun kendala teknis, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola lingkungan dan pemenuhan hak dasar masyarakat.
“Negara semestinya tidak boleh terus melakukan pembiaran dan mengorbankan keselamatan rakyatnya,” kata Ketua Badan Eksekutif Komunitas (BEK) SP Mamut Menteng, Irene Natalia Lambung, dalam pernyataan tertulisnya. Rabu (19/8/2026).
SP Mamut Menteng menilai perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak ketika krisis lingkungan dan energi terjadi. Dari sisi kesehatan, kabut asap dinilai mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan udara bersih. Kondisi tersebut disebut menjadi perhatian khusus bagi perempuan hamil, ibu menyusui serta mereka yang memiliki penyakit bawaan.
Diketahui bahwa kabut asap berpotensi dan berdampak terhadap kesehatan diri sendiri maupun orang banyak, perempuan juga dinilai menghadapi beban tambahan karena lebih banyak menjalankan pekerjaan perawatan di dalam keluarga.
Ketika anggota keluarga mengalami gangguan kesehatan atau infeksi saluran pernapasan akibat kualitas udara yang buruk, beban perawatan tersebut kembali banyak ditanggung perempuan. SP Mamut Menteng menyebut kondisi serupa pernah dirasakan sejumlah perempuan yang berada di wilayah pengorganisasian mereka.
“Perempuan selalu menjadi yang pertama terdampak ketika krisis lingkungan dan energi ini terjadi. Ketika udara bersih tidak lagi dapat dihirup bebas, pemadaman listrik serta kelangkaan BBM serta kerja-kerja perawatan yang dibebankan pada perempuan membuat beban tersebut semakin bertambah berat,” ujar Irene.
Selain persoalan kesehatan, pemadaman listrik bergilir juga disebut sangat berdampak terhadap aktivitas ekonomi domestik dan usaha kecil yang banyak dijalankan setiap kaum perempuan.
Menurut Irene Natalia Lambung, pemadaman listrik dapat mengganggu proses produksi usaha rumahan, termasuk dalam menjaga bahan pangan yang telah disiapkan. Kondisi tersebut pada akhirnya juga berpotensi meningkatkan biaya produksi dan membuat pelaku usaha rumah tangga harus mencari cara agar kegiatan ekonomi mereka tetap berjalan.
“Pemadaman listrik yang bergilir tentu juga berdampak kepada pelaku usaha rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan,” demikian pernyataan SP Mamut Menteng.
Kelangkaan BBM di sejumlah wilayah kota, kabupaten hingga desa di Kalteng juga menjadi sorotan. Ia menyebut kondisi tersebut memaksa masyarakat, termasuk perempuan, menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre mendapatkan BBM.
Situasi itu dinilai menyita waktu produktif, mengganggu aktivitas perawatan keluarga maupun kegiatan pribadi. Selain itu, panjangnya antrean di ruang publik juga dinilai dapat meningkatkan risiko terhadap keamanan dan keselamatan perempuan.
Organisasi tersebut menilai krisis yang terjadi saat ini membutuhkan respons pemerintah yang lebih terintegrasi, terutama karena dampaknya yang dirasakan secara langsung oleh kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi baik bentuk usaha maupun aktivitas.
Atas kondisi tersebut, pihakbya menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait.
Pemerintah pusat dan daerah diminta mengambil tindakan tegas terhadap korporasi yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.
PLN bersama pemerintah diminta memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai penyebab dan kondisi pemadaman listrik bergilir, sekaligus menghadirkan kepastian serta solusi konkret atas dampaknya terhadap sektor ekonomi domestik dan pelayanan publik.
Pertamina dan BPH Migas didesak mengusut tuntas penyebab kelangkaan BBM, menjamin ketersediaan stok serta memastikan distribusi berjalan adil dan tidak terjadi penyimpangan.
SP Mamut Menteng meminta negara melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3555 K/PDT/2018 terkait gugatan Warga Negara Indonesia atau Citizen Law Suit (CLS).
Irene menegaskan, penanganan krisis lingkungan dan energi tidak cukup dilakukan melalui langkah jangka pendek. Campur tangan pemerintah perlu memastikan kebijakan yang diambil mampu melindungi hak dasar masyarakat sekaligus memberikan perhatian terhadap kelompok yang paling terdampak.
Mereka juga meminta pemerintah tidak mengabaikan dampak sosial dan ekonomi yang muncul akibat kabut asap, pemadaman listrik maupun kelangkaan BBM, terutama terhadap perempuan yang menjalankan peran pengasuhan, perawatan keluarga dan aktivitas ekonomi rumah tangga. mak/fwa-red.
