PALANGKA RAYA/tabengan.co.id – Wacana pemindahan ibu kota, nampaknya semakin serius. Pasalnya, Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto mengatakan, pemindahan ibukota pemerintahan sesuatu hal yang wajar, dan sesuatu yang membanggakan bagi masyarakat Kota Palangka Raya sendiri, khususnya dan Kalimantan Tengah secara umum.
Meski demikian, kata Sigit, kita tidak perlu terlalu berharap yang berlebihan, “Karena pemindahan ibukota pemerintahan banyak sekali pertimbangannya. Meskipun secara nasional memang di Jakarta sudah tidak layak,” katanya kepada Tabengan, Selasa (4/7).
Menurutnya, cukup banyak pertimbangan yang matang dalam rangka pemindahan Ibu Kota ini. Mulai dari bagaimana kesiapan daerah yang akan dijdikn lokasi ibu kota pemerintahannya, internal di pemerintahan daerahnya bagaimana kondisinya, secara eksternalnya bagaimana geografinya, kondisi bencananya, bagaimana demografinya, banyak sekali pertimbangannya.
“Kami pikir Bappenas lebih jago menilai, bagaimana kondisi daerah yang akan dijdikan ibukota pemerintahan tersebut. Jika seandainya Kota Palangka Raya ditetapkan sebagai Ibu Kota Pemerintahan RI, maka mau tidak mau atau suka tidak suka, kita masyarakat harus siap terutama dari Sumber Daya Manusia (SDM),” terangnya.
Ia menambahkan, kalau memang terjadi pemindahan Ibu Kota ke Palangka Raya, konsekuensinya, ya harus siap, karena ini permasalahan bangsa yang perlu kita dukung bersama.
Hal ini mengingat pembangunan antara Pulau Jawa dengan pulau lainya di Indonesia, tidak merata atau tidak seimbang, hanya terfokus di pulau Jawa dan sekitarnya. Sehingga wajar saja pemerintah pusat memikirkan nasib bangsa ini untuk lebih baik kedepannya, dan pembangunan semakin marata.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku, telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017).
Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan, kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.
“Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan,” kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.
Ada beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota ini. Mulai dari penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota. Nantinya Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.
Beredar kabar sebelumnya ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Wacana pemindahan ibu kota ke Palangka Raya ini digagas pertama kali oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan dimunculkan kembali oleh Presiden Joko Widodo.edw
