PALANGKA RAYA/tabengan.com – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimanatan Tengah per kondisi 30 Juni 2017 dinilai masih rendah, yaitu baru sekitar 30 persen lebih, sehingga banyak yang perlu ditingkatkan.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutannya yang dibacakan oleh Penjabat Sekdaprov Kalteng Syahrin Daulay saat Apel Besar Jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng 2017, di halaman Kantor Gubernur, baru-baru ini, mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja, realisasi APBD Kalteng per kondisi 30 Juni 2017 masih rendah, sehingga banyak yang perlu ditingkatkan.
Sugianto meminta agar jajarannya perhatikan fokus, ketelitian dan pengendalian, termasuk pengawasan internal yang kuat dari pimpinan unit kerja masing-masing.
“Untuk itu saya minta kepada setiap pejabat struktural dan pelaksana agar memahami betul tugas-tugas yang harus diselesaikan dan saya minta hasil akhir capaian kinerja tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ulangi, harus lebih baik dari tahun sebelumnya,” tegasnya.
Sugianto juga meminta melakukan percepatan penyerapan realisasi anggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan strategis untuk mendukung pencapaian visi misi menuju Kalteng bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis.
“Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian khusus adalah peningkatan kinerja saudara-saudara. Pemerintah telah memberikan perhatian yang besar dengan adanya peningkatan kesejahteraan melalui pemberian gaji ke-13 dan ke-14. Hal ini hendaknya diimbangi dengan peningkatan kualitas kinerja yang penuh amanah,” ujarnya.
Dia meminta ASN di lingkungan Pemprov Kalteng membangun suasana kerja yang harmonis dan saling memahami terhadap tugas dan fungsi masing-masing.
Sementara itu, Pj Sekdaprov Kalteng Syahrin Daulay mengatakan, saat ini serapan masih rendah, yaitu baru sekitar 30-an persen lebih dari target sebesar 50 persen pada triwulan II.
Namun masing-masing Organiasi Perangkat Daerah (OPD) sudah mempunyai rencana aksi dan rencana kerja, sehingga pihaknya tinggal memonitor rencana aksi tersebut.
Saat ini, kata dia, beberapa OPD serapannya sudah mulai meningkat, seiring dengan sudah dilakukan tender atau lelang.
Sementara kendala dalam penyerapan tersebut intinya karena pelaksanaan tender atau lelangnya yang tidak lancar atau terlambat. “Misalnya, untuk rehab Istana Isen Mulang tendernya agak molor, karena perlu dilakukan verifikasi dan sebagainya,” ujar Syahrin. dkw
