Dewan Dorong Sektor Perkebunan di Kalteng

PALANGKA RAYA/tabengan.co.id – Sejumlah sektor penting menjadi kunci meningkatkan pembangunan di wilayah Kalteng. Berbagai kendala serta persoalan dan pembenahan diharapkan dilaksanakan sesuai harapan. Hal itu mendapat tanggapan dari kalangan DPRD Provinsi salah satunya adalah anggota Komisi A Dr P Lantas Sinaga.

Menurutnya seperti sektor perkebunan yang harus dikelola secara baik dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dan sosial. ”Apalagi di bidang itu, Kalteng sangat strategis dan harus mendapat perhatian,” ujarnya disela-sela rapat kerja belum lama ini.

Pihaknya juga mengharapkan peran aktif pemerintah dalam menyelesaikan masalah sengketa lahan antara perusahaan besar swasta (PBS) dan masyarakat. Tentunya dengan mengedepankan aturan yang berlaku.

Pria murah senyum itu juga menambahkan adalah sebuah kewajiban PBS dalam menyediakan kebun plasma 20 persen sebut saja dari jumlah luasan total areal kebun. Kondisi itu wajib direalisasikan karena merupakan perintah UU/aturan. Untuk pihak PBS yang belum memenuhi kewajiban tersebut harus melaksanakannya, agar tidak dikenakan sanksi tegas.

Lalu menyangkut soal turunnya harga komoditi karet, pemerintah diharapkan memiliki solusi berupa pendampingan dalam bentuk penyuluhan.

Bisa juga dengan konsep lain, seperti penyediaan bantuan bibit dan pupuk serta melaksanakan revitalisasi perkebunan karet masyarakat.

Hal itu bertujuan agar masyarakat bisa terbantu dengan adanya peningkatan produksi baik secara kuantitas dan kualitas. “Maka ketika harga karet turun, para petani tidak menanggung sendiri dampaknya,” ujar wakil rakyat dari Dapil I yang meliputi Palangka Raya, Katingan, dan Gunung Mas tersebut.

Selain itu pihaknya juga menyarankan, adanya monitoring khusus. Hal itu terkait perizinan PBS yang perlu ditingkatkan melalui pembentukan Timsus. Sebut saja antara instansi terkait dengan DPRD, dalam upaya optimalisasi fungsi pengawasan jajaran legislator tersebut.

Wakil ketua FKUB Kalteng itu menambahkan untuk perizinan penggunaan lahan ke depan harus lebih memperhatikan mekanisme. Khususnya izin dengan skala yang luas.

Lalu untuk sektor kehutanan membentuk kelompok tani hutan, dan memberikan pelatihan sebut saja menyangkut budidaya tanaman kehutanan, yang bernilai ekonomis tinggi.

Tujuan positif yang akan dicapai adalah agar pelaksanaan pembangunan dan perolehan PAD dari lini itu dapat dimaksimalkan. mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu mendapat optimalisasi. Tentunya melalui berbagai upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pemasukan misalnya saja sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan sektor berpotensi lainnya. drn