PALANGKA RAYA/tabengan.co.id – Adanya instruksi sekaligus pernyataan gubernur terkait temuan kayu yang terindikasi ilegal di DAS Barito mendapat tanggapan dari kalangan DPRD Provinsi.
Anggota Komisi B Walter S Penyang sepakat agar kayu dengan jumlah 7000 an lebih itu segera dilaksanakan pelelangan. “Harus segera dilelang, agar ada pemasukan bagi negara serta legalitas dalam tindaklanjutnya,” ujarnya kepada awak media ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/8).
Pelaksanaan lelang itu juga harus dilakukan, secara tranparan dan terbuka untuk publik. Tujuannya menghindari adanya permainan atau hal-hal yang tidak diinginkan.
Dirinya berharap kasus tersebut jangan sampai terulang lagi. Memang diakui persoalan temuan kayu yang terindikasi tanpa dokumen dengan jumlah yang banyak, kerap terjadi di wilayah itu.
Untuk itu Walter mengimbau agar pengusaha yang ingin berinvestasi atau berusaha dibidang perkayuan, wajib mengurus perizinan yang lengkap.
Apalagi soal sektor kehutanan, bukanlah lini yang bisa ditindaklanjuti secara sembarangan. Ada mekanisme serta tahapan yang dilalui, demi legalitas ke depan. “Kalau ada alternatif dihibahkan bisa saja, tapi peruntukkannya harus jelas dan untuk siapa? lebih baik dilelang saja,” tegas politisi dari Partai Golkar tersebut.
Pihaknya sangat setuju dengan proses yang cepat, melalui lelang tersebut. Apalagi dari pengalaman yang ada, barang bukti kayu yang ada itu bisa saja memiliki kendala tersendiri. Bisa saja ada kemungkinan kayu tenggelam, atau modus untuk menghilangkan jejak lainnya. Kondisi itu mengakibatkan lemahnya barang bukti untuk di pengadilan.
Memang, ujarnya, yang dikhawatirkan ada oknum-oknum yang memanfaatkan lelang untuk mendapatkan kayu-kayu itu. Hal itu tidak bisa dipungkiri mengingat sektor kehutanan/perkayuan memang rawan dengan potensi negatif. Terkait proses perizinan untuk bisa melaksanakan lini itu, dirinya menegaskan bukanlah hal yang sulit.
Apalagi saat ini, sudah ada HPH dan berbagai macam pengurusan lainnya. Terkait kasus itu pihaknya mengharapkan pihak berwenang, bisa lebih intens dalam melakukan pengawasan.”Agar tidak kecolongan lagi, karena hal ini sudah terjadi berulang kali,” ucap wakil rakyat dari Dapil IV yang meliputi Barsel, Bartim, Barut, dan Murung Raya tersebut.
Seharusnya aparat dari kehutanan, bisa melaksanakan pengawasan yang lebih ketat untuk kedepan. Walter juga menegaskan agar pelaku yang terlibat dalam kasus itu, bisa diproses secara hukum dan aturan yang berlaku. Apalagi temuan kayu dalam jumlah banyak itu berimplementasi pada pencurian.
Menanggapi lemahnya pengawasan terhadap persoalan itu, pihaknya merencanakan akan menggelar pertemuan bersama Dinas Kehutanan. Tentunya mempertanyakan kendala bahkan problema, yang terus terjadi hingga saat ini. Sebut saja UPTD di daerah yang juga memiliki tanggung jawab dalam evaluasi serta pengawasan di lapangan. drn
