PALANGKA RAYA/tabengan.co.id – Mantan Gubernur Kalteng dua periode, Dr Agustin Teras Narang SH, menilai persoalan pemindahan ibu kota negara bukanlah hal yang tabu dan asing dibicarakan. Namun pemindahan ibu kota jangan sampai dijadikan komoditas politik semata.
Demikian hal itu diungkapkan Teras saat kegiatan Kalimantan Berdialog 2018 di Aula Rahan, Rektorat Universitas Palangka Raya, Senin (19/2).
Menurut Teras, ada banyak contoh negara-negara besar di dunia yang sudah memindahkan ibu kota mereka, baik pemerintahan maupun pusat bisnis ke daerah lain. Di antaranya Amerika Serikat, Australia, Jepang, Jerman, Brasil, Malaysia, Myanmar, Rusia dan lainnya.
“Negara-negara lain sudah banyak yang berpindah ibu kota. Begitupun dengan Indonesia. Dalam perjalanan sejarah kita dulu pernah ibu kota negara berada di Bandung, Bukittinggi, dan Aceh,” kata dia.
Alasan lainnya, sejarah mencatat Presiden Pertama RI Ir Sukarno pada 1957 pernah menyatakan keinginannya untuk memindahkan ibu kota pemerintahan ke Kota Palangka Raya.
“Namun saya ingatkan hal ini (pemindahan ibu kota) janganlah menjadi komoditas politik. Hanya ingin menyenangkan daerah tertentu seolah-olah daerah tersebut adalah calon ibu kota pemerintahan, tetapi bagaimana realisasinya sehingga sesuai keinginan bersama,” tegas dia.
Mantan Ketua Komisi III DPR ini juga menyebut kondisi Ibu Kota DKI Jakarta saat ini sudah sangat padat penduduknya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi pemerintah pusat untuk mencari solusi memindahkan ibu kota ke daerah lain.
Teras mengingatkan bila ibu kota nantinya benar-benar pindah ke Kalteng maka masyarakat diminta siap dan tidak perlu takut. Sebaliknya harus menyiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) supaya mampu bersaing dengan masyarakat luar daerah.
Sementara Prof Dr Danes Jaya Negara SE MSi yang juga nara sumber dialog menambahkan, sejak 1957 Kota Palangka Raya sudah diusulkan oleh Presiden Sukarno sebagai ibu kota pemerintahan. Kemudian di masa Presiden Suharto juga ada rencana pemindahan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat.
“Lalu masa Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengajukan dua daerah, yaitu Jonggol dan Palangka Raya, lalu diperluas mulai Jakarta sampai ke Purwakarta. Sejak itu kami bersama Pak Teras selaku Gubernur Kalteng sudah menyusun kajian awal untuk mempersiapkan Palangka Raya pada 2011-2012,” ungkap Danes.
Kemudian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pemindahan ibu kota kembali menguat. Pemerintah melakukan kajian-kajian daerah-daerah yang layak jadi ibu kota termasuk Kota Palangka Raya.
Namun Danes mengingatkan ada beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bila ingin menjadi ibu kota, terutama terkait ketersediaan beberapa fasilitas pendukung yang belum memadai, di antaranya jalan tol, jalur rel kereta api dan pelabuhan laut.
Selanjutnya belum adanya izin pinjam pakai kawasan hutan dari pemerintah pusat sehingga menyulitkan daerah melakukan perluasan wilayah sebelum benar-benar menjadi ibu kota. adn
