Spirit Kalteng

Penyaluran DAK Fisik dan DID di Kalteng Masih Nol

23
×

Penyaluran DAK Fisik dan DID di Kalteng Masih Nol

Sebarkan artikel ini
TABENGAN/FERRY WAHYUDI RENDAH-Kepala Kanwil DJPb Kalteng Hari Utomo ketika memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan, Senin (28/3/2022) sore.

* Mundurnya Waktu Lelang Penyaluran TKDD Kalteng Rendah
PALANGKA RAYA/tabengan.co.id- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah meminta komitmen pemerintah daerah untuk bisa melakukan percepatan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Hal ini diungkapkan setelah data Januari hingga Februari, penyaluran TKDD belum sepenuhnya dilakukan.
Kepala Kanwil DJPb Kalteng Hari Utomo mengatakan, penyaluran TKDD penting segera dilakukan agar hasilnya bisa cepat dirasakan oleh masyarakat. Terlebih di data yang ada, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Insentif Daerah (DID) masih nol.
“Kami meminta dan mengimbau kepada pemerintah daerah untuk segera menyalurkan TKDD ini dan menyelesaikan proses lelang yang ada. Kami dari pihak DJPb Kalteng sudah sangat siap dalam penyalurannya,” katanya, Senin (28/3) sore.
Dia menerangkan, kendala penyaluran DAK Fisik dan DID di pemerintah daerah karena permasalahan internal dan mundurnya waktu lelang. DJPb Kalteng telah memberikan rekomendasi agar penyaluran TKDD bisa cepat. Seperti melakukan akselerasi kegiatan dan pengadaan barang/jasa untuk mempercepat kemanfaatan output dan menghindari pengendapan dana APBD terlalu lama.
“Pemerintah daerah juga perlu melakukan akselerasi pengusulan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui penyiapan persyaratan usulan, seperti APDes, penetapan BLT Dana Desa. Melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap pencatatan pendapatan dana transfer pada APBD, dan optimalisasi pengelolaan keuangan yang terintegrasi,” tuturnya.
Hari Utomo menjelaskan, kinerja APBN sampai dengan 28 Februari 2022, lingkup Kalteng mencapai Rp999,9 M (19,3%) atau meningkat sebesar Rp272 M (19,3 persen , y-o-y). Capaian tersebut didorong oleh beberapa di antaranya penerimaan PPh mencapai Rp447,4 M atau meningkat Rp162,9 M (57,3 persen, y-o-y) sebagai dampak positif atas kenaikan harga kelapa sawit merupakan komoditas unggulan Kalteng.
Selanjutnya, peningkatan penerimaan PBB Rp17,7 M (207,7%, y-o-v) karena adanya pembayaran PBB tahun 2021 yang jatuh tempo. “Pendapatan Bea keluar mencapai Rp223,3 M atau meningkat sebesar Rp155,7 M (230,4%, y-o-y) sebagai dampak kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) dan batu bara dunia, serta pendapatan PNBP K/L yang terus tumbuh signifikan mengindikasikan pulihnya aktivitas layanan K/L. fwa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *