Ratusan Mahasiswa Demo di Gedung Dewan

PALANGKA RAYA/tabengan.co.id – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung dan Badan Eksekutif Mahasiawa (BEM) se-Kota Palangka Raya menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Jalan S. Parman Kota Palangka Raya, Senin (11/4/2022), dimana aksi demonstrasi tersebut terbagi menjadi 2 sesi, yaitu pukul 10.00 WIB dan pukul 13.00 WIB siang.
Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya yaitu meminta ketegasan Presiden Republik Indonesia (RI), H. Joko Widodo, sekaligus menolak penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden dari 2 periode menjadi 3 periode.
Aksi demontrasi dikawal ketat puluhan personel Polresta Palangka Raya dan Ditsamapta Polda Kalteng bersama Satbrimob. Pembakaran ban sempat mewarnai jalannya aksi massa mahasiswa.
William Chandra, koordinator aksi, dari aksi ini mahasiswa memberikan tujuh tuntutan kepada DPRD Kalteng dan DPR RI untuk bisa segera ditindaklanjuti.
Tuntutan berupa mendesak dan menuntut DPRD Provinsi Kalteng, untuk menyampaikan dan menyatakan sikap untuk menolak terhadap wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kepada Pemerintah Pusat, MPR dan DPR RI.
Menuntut DPRD agar mendesak pemerintah daerah untuk segera mengusut tuntas mengenai kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga bahan pokok lainnya. Menuntut DPR RI agar mendesak Menteri SDM agar segera menurunkan harga dan mensubsidikan BBM di masyarakat Indonesia.
Menuntut perwakilan DPR RI dari Dapil Kalteng untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap janji kampanye presiden dan wakil presiden. Menolak kebijakan Pemerintah pusat terkait kenaikan PPN 11 persen. Mendesak DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat.
Meminta dan Mendesak Pemerintah Pusat dan daerah Kalimantan Tengah untuk segera menyelesaikan Konflik Agraria di Kalimantan Tengah.
“Kami akan meminta tuntutan bisa ditindaklanjuti. Jika tidak maka kita akan melaksanakan aksi lebih besar jilid 2,” tuturnya.
Tuntutan lain yang disampaikan para pengunjuk rasa, yakni mendesak Presiden RI untuk menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan kebutuhan pokok.
“Kami juga meminta Presiden RI untuk menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan kebutuhan pokok, termasuk mengevaluasi kinerja Menteri terkait masalah kelangkaan minyak goreng dan mafia dibalik semua masalah ini. Karena yang dirugikan adalah masyarakat, bukan pemangku kepentingan,” ujar demonstran lainnya.
Disisi lain, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno SP mengatakan, bahwa aspirasi yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa akan segera disampaikan ke pemerintah pusat agar bisa ditindaklanjuti. “Saya mengucapkan Terima kasih kepada peserta aksi, saya atas nama lembaga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang masih peduli terhadap kondisi yang ada di wilayah kita,”ucapnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga mengatakan,, bahwa tuntutan yang disampaikan peserta aksi, adalah tuntutan yang juga disampiakan peserta aksi yang terlaksana di beberapa wilayah Indonesia. “Jadi apa yang mereka sampaikan tadi seperti kelangkaan minyak goreng, kenaikan BBM dan tidak kalah penting terkait penundaan pemilu. Jadi demonstrasi dengan tuntutan ini tidak hanya terjadi di Kalteng, tapi hampir terjadi di seluruh indonesia,” tandasnya.
Kendati demikian, bahwa satu tuntutan peserta aksi yakni penundaan pemilu dan isu tiga periode mendapat perhatiannya secara khusus. Pasalnya, dirinya yang juga kader partai Pemenang Pilkada tahun 2019 (PDI-P), menolak hal tersebut.
“Seperti kita ketahui bahwa itu bukan disampaikan oleh bapak Presiden kita Ir Jokowi, namun beliau pernah menyampaikan di rapat terakhir dengan para menteri untuk menyetop membicarakan wacana dan isu tersebut. Bapak Presiden juga pernah menyampaikan bahwa penundaan pemilu adalah ulah orang tertentu yang ingin menampar wajah beliau,” Katanya.
“Jadi atas nama partai PDIP Kalteng, partai kami tidak setuju dengan penundaan pemilu, jadi bahasa kita sama, menolak penundaan pemilu yang diusulkan oleh beberapa oknum menteri dan beberapa Ketua partai. Kita maunya kembali kepada konstitusi,” pungkasnya. nvd