“Program Food Estate singkong lemah pada sisi perencanaan atau perspektif eksekusi, terkesan sangat terburu-buru dan terkesan yang penting terlaksana.
Konkretnya, jika tutupan hutan sudah dibabat, maka konsekuensi serapan air, ruang berkembang biaknya flora dan fauna serta sumber mata pencaharian masyarakat lokal menjadi terancam.”
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– Gagalnya panen di kawasan Food Estate singkong, menarik perhatian berbagai pihak. Tidak ketinggalan pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga Dosen Ekonomi Universitas Palangka Raya, Fitria Husnatarina.
Kepada Tabengan, Selasa (6/9), Fitria mengemukakan, berbicara dalam konteks perencanaan dan investasi, dugaan mendasar yang menjadi faktor penyebab tidak tercapainya kualifikasi yang diharapkan dari program Food Estate singkong adalah lemahnya sisi perencanaan atau perspektif eksekusi.
Fitria menilai, program ini tidak diberangkatkan dari analisis yang komprehensif dan holistik. Program tersebut sangat terburu-buru dan terkesan yang penting terlaksana.
Dalam pengamatannya, hampir tidak ada gaung yang masif dan presisi terkait dengan urgensi Food Estate singkong, jika dikaitkan dengan cost and benefit atau terkait dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT Analysis) yang harusnya pada tahapan awal sudah harus dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati.
“Apakah kemudian semua pemangku kepentingan juga dilibatkan dalam inisiasi ini? Saya menduga tidak dilibatkan dengan memadai. Secara khusus pada tataran masyarakat cluster paling terdampak untuk program ini, apakah local wisdom atau local knowledge juga menjadi bagian krusial yang dipertimbangan dalam program ini, saya juga menyangsikan hal tersebut,” bebernya.
Fitria mengakui, bahwa betul adanya program Food Estate singkong ini tidak mencapai target yang diharapkan atau bisa dikatakan belum berhasil. Wanita yang pernah menjabat Ketua Ikatan Akuntansi Indonesia Kalteng ini menambahkan, jika dilihat dari sisi investasi, tidak tercapainya tujuan dari program ini juga dapat dikarenakan inisiasi investasi yang berbasis pada project investment atau investasi yang tidak berkesinambungan.
Indikasinya adalah jika program ini besar, maka investment resources-nya juga harus besar. Tetapi jika basisnya hanya berbasis proyek, maka begitu dana proyek selesai, berhenti juga kegiatan atau aktivitas yang dilakukan.
Jika tahapan eksekusinya masih pada pembukaan lahan dan penanaman sebagian kecil lahan lalu kemudian supporting funding terhenti, maka programnya juga harus berhenti. Apa pun konsekuensi sosial, finansial dan lingkungan berikutnya, tidak bisa tercover dengan cukup baik.
Direktur Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Palangka Raya itu juga mengatakan, perencanaan yang sangat matang itu diperlukan, termasuk di sisi pendanaan yang harus berkelanjutan.
“Logikanya adalah jika ingin hasil yang besar, maka pasti membutuhkan infrastruktur yang besar, biaya mitigasi (pengelolaan) sosial dan lingkungan yang besar dan keterlibatan teknologi yang juga besar. Jika tidak, maka risiko proyek mangkrak yang sering kita dengar akan terjadi dan terjadi terus,” imbuhnya.
Fitria juga mengatakan, yang harus pemerintah lakukan adalah mengevaluasi kembali program ini dan dampaknya. Harus dilakukan perencanaan yang matang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Jika memang hasil kajian dalam berbagai perspektif itu menunjukkan tidak tepat untuk melanjutkan program Food Estate singkong, maka tentunya jangan dipaksakan untuk terus dilanjutkan.
Kondisi ini dapat menjadi gambaran yang faktual bahwa dalam menerjemahkan program strategis nasional harus jelas road map dan grand design dari implementasi program-program dengan spesifikasi peningkatan ketahanan pangan.
“Berangkatkan dulu semua implementasi dengan kajian yang memadai dan jangan pernah lupakan untuk melibatkan local knowledge (local wisdom) sebagai bagian dari konteks yang dianalisis. Dan juga perlu digarisbawahi bahwa program besar seperti ini harus memiliki hakikat keberlangsungan yang tentunya support funding-nya harus diyakini ada,” ujarnya lagi.
Dia menegaskan, konsekuensi dari “mangkraknya” program seperti ini adalah dampak sosial dan lingkungan yang tentunya pasti tidak ada bumpernya. Logikanya adalah bagaimana bisa mengelola (melakukan mitigasi) terhadap dampak lingkungan, jika program utamanya saja tidak berjalan dengan baik.
Konkretnya, jika tutupan hutan sudah dibabat, maka konsekuensi serapan air, ruang berkembang biaknya flora dan fauna serta sumber mata pencaharian masyarakat lokal menjadi terancam.
“Untuk Food Estate singkong, jujur saya tidak pernah public hearing terkait ini yang melibatkan multi stakeholder. Jika kesannya adalah eksekusi proyek, saya hanya bilang…oh pantas mangkrak,” ucapnya. dsn
