+Kemensos Bantu Rp6,7 M Korban Banjir Kalteng
+Isu Beras Busuk, Penyaluran Beras di Kobar dari Perum Bulog Bukan Kemensos
PALANGKA RAYA- Viral video Gubernur Kalteng Sugianto Sabran didampingi Ketua DAD Kalteng yang juga Anggota DPR RI Agustiar Sabran, saat menyerahkan bantuan korban terdampak banjir di Pangkalan Bun yang menyebut Mensos Risma jangan pelit.
Dalam video tersebut, Sugianto mengatakan Pemprov Kalteng membantu 150 ribu/paket, tapi ia meminta bupati untuk menambahkan bantuan beras 5 kg tersebut ditambah menjadi 10 kg atau 15 kg dicampur dengan bantuan Kementerian Sosial daripada disimpan terus di gudang nanti busuk. ”Ibu Risma Jangan pelit,” kata Sugianto.
“Saya harapkan Kementerian Sosial itu, jangan cuman bekerja untuk melihat banjir di banyak penduduk saja, tapi lihat juga kami Kalimantan Tengah penyumbang SDA juga. Jadi tolong perhatikan untuk Indonesia,” ucap Sugianto.
Sugianto juga berharap agar Ibu Kementerian Sosial terus ke Kalimantan Tengah, jangan cuman duduk manis melihat jumlah penduduk besar baru turun.
“Lihat dong Kalimantan Tengah, termasuk BNPB,” tandasnya.
Menjawab tudingan tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalteng Habib Said Abdurrahman memastikan, masyarakat Kalteng telah merasakan kehadiran Kemensos selama terjadi bencana. Habib menyaksikan sendiri bagaimana bantuan dari Kemensos menyentuh langsung kebutuhan penyintas bencana.
Melalui Taruna Siaga Bencana (Tagana), Habib menyaksikan Kemensos hadir cepat membantu korban bencana di Kalteng. Tagana sigap mendirikan tenda dan dapur umum untuk membantu kebutuhan makan warga.
Tagana juga responsif mengevakuasi penyintas ke lokasi aman. Kemensos juga memberikan layanan dukungan psikososial (LDP) bagi korban bencana untuk mengurangari trauma, terutama bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia.
Habib juga menyaksikan langsung, bagaimana Kemensos dengan dipimpin Mensos Tri Rismaharini datang ke lokasi bencana. Selain menyatakan simpati, memberikan motivasi, Mensos Risma juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat Kalteng.
“Masyarakat sangat merasakan bantuan dari Kemensos. Kami menyadari bahwa banyak bencana terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air dan menjadi tugas Kemensos juga membantu dengan anggaran yang ada,” kata anggota Komite III DPD RI ini, dalam siaran pers Kementerian Sosial Nomor: 317/SJ-HMS/PERS/PP/11/2022 yang diterima Tabengan, Kamis (3/11).
Ditegaskan, Mensos telah memberikan perhatian besar kepada masyarakat terdampak bencana di Kalteng. Dalam beberapa kali kesempatan, Mensos hadir langsung dan tidak segan menerobos banjir. Tercatat, total bantuan Kemensos untuk masyarakat terdampak banjir di Kalteng sepanjang tahun 2022 sejak Januari-Oktober 2022 total sebesar Rp6,7 miliar.
Habib memahami, persoalan bangsa termasuk bencana, tidak hanya dibebankan kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan, juga memiliki peran dan tanggung jawab tak kalah besar.
“Memang diperlukan sinergitas. Pemerintah daerah bersama unsur lain juga sudah bekerja di Kalteng dalam penangganan bencana,” katanya.
Bantuan Kemensos untuk Kalteng tidak hanya dalam bentuk bantuan logistik bencana. Kemensos juga membantu mendirikan lumbung sosial, di sejumlah daerah di Kalteng. Hingga 22 September 2022, Kemensos telah mendirikan 16 lumbung sosial, yakni di Kabupaten Katingan, Kabupaten Tulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya. Masing-masing daerah tersebut terdapat 4 lumbung sosial.
Lumbung sosial didirikan dengan tujuan untuk memastikan kawasan terisolasi yang terdampak bencana, tetap mendapatkan dukungan hidup. Bantuan yang diberikan pada lumbung sosial di Kalteng di antaranya 4 fiber, genset, obat-obatan, pakaian dan logistik.
Bantah Distribusikan Beras
Terkait pemberitaan bantuan beras untuk penyintas banjir di Kobar, Kemensos tidak mendistribusikan beras (cadangan beras pemerintah/CBP) penanggulangan bencana ke Kobar. Kemensos tidak memiliki gudang (tempat penyimpanan) beras, baik reguler maupun beras CBP.
Penyaluran beras CBP dilakukan oleh Perum Bulog kepada pemda berdasarkan permohonan dari kepala daerah dengan mekanisme sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI No. 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana.
Dalam Permensos No. 22, diatur di antaranya sebagai berikut: a) Kepala Daerah mengajukan permohonan kepada Perum Bulog Divisi Regional/Sub Divisi Regional dengan melampirkan penetapan Status Tanggap Darurat dari Bupati/Wali Kota; b) Data BNBA korban/penyintas; dan, c) Surat Tugas dari kepala daerah kepada instansi sosial yang diberikan kewenangan mengelola CBP.
Hasil koordinasi dengan Perum Bulog, kondisi beras CBP pada saat diserahkan kepada Dinas Sosial Kobar dalam kondisi baik dan layak dikonsumsi. Bila kualitas beras yang diserahkan rusak atau tidak layak, maka pihak Dinsos dapat meminta penggantian kepada Perum Bulog. Dinsos Kobar sudah meminta kepada pihak Bulog agar memerhatikan kualitas beras yang diserahkan. ist/dor
