PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID- Polemik di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai menemui titik terang, setelah adanya rapat koordinasi pengurus di Aula KONI, Kamis (19/1). Rapat tersebut dipimpin Ketua Harian Christian Sancho didampingi Wakil Ketua Umum I Bidang Organisasi Nurani Mahmudin, Wakil Ketua Umum II Bidang Pembinaan Prestasi Marcos Sebastian Tuwan.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Umum lainnya seperti Ardayan Tanggar, M Samuel Rasad serta ketua bidang dan anggota duduk menghadap ke arah Sancho, Nurani dan Marcos duduk “satu meja” dari awal rapat dimulai hingga selesai.
Meskipun sempat saling jawab melalui pemberitaan di media massa, namun dalam rapat tersebut keduanya tampak akrab dan saling tegur sapa, bahkan bercanda gurau. Marcos menegaskan, tidak ada masalah pribadi dengan Sancho, begitu pun sebaliknya.
“Rapat hari ini merupakan rapat untuk menyatukan persepsi, supaya apa yang disampaikan bahwa ada rapat pleno terdahulu tidak diakomodir, yang akan diakomodir rapat pleno yang akan datang. Karena tadi saya sampaikan juga ke bang Marcos Tuwan maupun waketum yang lain bahwa saya selama ini menunggu legal rapat pleno terdahulu jawaban KONI Pusat itu apa,” kata Sancho, usai rapat.
Sampai hari ini, lanjut Sancho, belum ada jawaban dari KONI Pusat terkait hasil rapat pleno sebelumnya dan tetap berpedoman pada surat 29 Desember tentang pelimpahan tugas tupoksi ketua umum yang mengundurkan diri kepada ketua harian. Hal itu itulah yang dipertegas dalam forum rapat tersebut.
Sancho juga meluruskan adanya anggapan bahwa KONI Pusat ada keberpihakan. Menurut dia, KONI Pusat menjalankan tupoksinya sebagai pimpinan tertinggi KONI seluruh Indonesia bahwa itulah amanat yang disampaikan menindaklanjuti pengunduran diri ketua umum pada 20 Desember 2022, namun KONI Pusat setuju pengunduran diri Eddy Raya pada 29 Desember 2022 bersamaan dengan surat pelimpahan tugas kepada dirinya.
“Pengunduran diri pak Eddy memang betul tanggal 20 Desember, tapi kan belum ada jawaban persetujuan dari KONI Pusat, makanya saya sebagai ketua harian waktu itu sesuai dengan nota dinas saya berangkat ke KONI Pusat, mempertanyakan hal tersebut ke KONI Pusat, sehingga ada surat turun per 29 Desember yang bersamaan dengan itu ada kabar bahwa diselenggarakannya rapat pleno. Dalam forum tadi sudah saya jelaskan dan sepakat kita akan segera rapat pleno dan saya mengatakan akan maju sebagai Plt Ketua Umum,” pungkas Sancho.
Sementara itu, Marcos Tuwan mengatakan, terkait dengan kesimpulan rapat menyerahkan rencana rapat pleno kepada dirinya maupun Sancho, dia mengaku kaget dan meminta waktu karena ingin melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak, pelindung KONI, Dewan Penyantun.
“Saya terkejut dengan kesimpulan rapat hari ini, beri saya waktu untuk melakukan komunikasi dengan pelindung, Dewan Penyantun atau orang-orang tua KONI. Saya harus konsultasi dulu, karena saya tidak ingin sesuatu itu menabrak kaidah, aturan dan etika-etika umum yang berlaku,” tegas Marcos.
Selain itu, Marcos juga akan kembali mencoba berkomunikasi lagi dengan KONI Pusat, meminta jawaban maupun ketegasan atas permohonan penerbitan SK Plt hasil rapat pleno pada 29 Desember 2022 yang menetapkan dirinya sebagai Plt.
“Karena ini kan ribet masalahnya menurut saya, KONI Pusat telanjur bikin surat, tapi pelindung juga secara sadar merestui pleno kemarin, ada dua kepentingan dan saya secara jujur saya lebih menghargai terlepas dari organisasi, saya lebih menghargai asal daerah saya,” tegas Marcos.
Wakil Ketua Umum I Bidang Organisasi sekaligus pimpinan sidang Nurani menjelaskan, dinamika dalam suatu organisasi, apalagi KONI sebagai induk seluruh cabang olahraga prestasi yang mengemban misi pembinaan, membantu pemerintah bagaimana cabang olahraga prestasi bisa berprestasi atletnya, sudah pasti ada dinamika dan itu hal biasa.
“Kalau mau tarik kesimpulan sederhananya, ini masalah komunikasi saja. Karena itu, dalam rapat koordinasi yang digagas oleh ketua harian itu, pengurus kumpul dan menyampaikan pemikiran masing-masing yang endingnya itu adalah untuk kepentingan bersama dan KONI,” kata Nurani.
Menurut pria yang sudah enam periode jadi pengurus KONI Kalteng ini, tokoh sentral dalam rapat koordinasi tersebut ada dua orang, Sancho dan Marcos. Bagi Nurani, kurang elok kalau forum yang menentukan atau memutuskan rapat pleno. Selaku pimpinan sidang dan kesepakatan peserta rapat kesimpulannya, menyerahkan kepada Sancho dan Marcos untuk memutuskan langkah selanjutnya, membicarakan rencana rapat pleno sesuai regulasi KONI.
Meskipun dalam rapat tersebut banyak usulan maupun saran, menurut Nurani, tujuannya untuk kepentingan KONI semuanya. Misalnya Porprov, Pra PON dan PON artinya memikirkan pembinaan atlet, langkah organisasi, semuanya itu untuk kepentingan KONI dan pembinaan olahraga prestasi meskipun cara penyampaiannya berbeda, namun perbedaan itu dihimpun menjadi satu kekuatan KONI Provinsi Kalteng.
Sementara itu, terkait dengan rapat pleno, Nurani menjelaskan, melihat dari regulasi organisasi KONI dalam hal ini Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART), pasal 29 ART dan pasal 28 Peraturan Organisasi (PO) KONI, pleno harus diselenggarakan oleh pengurus KONI.
Ada tahapan yang perlu disiapkan berupa materi seperti Tata tertib (Tatib), Rancangan Keputusan (Rantap), kemudian hal teknis lainnya misalnya waktu pelaksanaan, tempat dan lain sebagaianya dan ini ditentukan oleh pengurus KONI itu sendiri. Kalau ada pihak luar KONI membantu, itu semacam memfasilitasi saja, namun tidak ikut menentukan keputusan.
Lalu, lanjut Nurani, karena saat ini ketua umum tidak ada, dari struktur organisasi ada ketua harian yang memimpin rapat pleno. Secara legal standing Ketua Harian KONI Kalteng ini kedudukannya kuat karena di SK-kan oleh KONI Pusat, dan dilantik KONI Pusat. Terakhir ada surat pelimpahan dari KONI pusat yang menegaskan dengan berhalangan tetapnya ketua umum karena mengundurkan diri, maka KONI harus melaksanakan rapat pleno menunjuk Plt ketua umum yang diambil dari salah satu wakil ketua umum.
“Siapa yang memimpin pleno itu, kan unsur pimpinan tertinggi saat ini adalah ketua harian. Kalau dari wakil ketua umum itu tidak ada yang bersedia, maka bisa dipilih dari pengurus harian yang lainnya kemudian hasil rapat pleno itu dilaporkan ke KONI Pusat untuk disahkan dengan surat keputusan,” jelas Nurani.
Nurani menyarankan kepada Sancho maupun Marcos, agar memastikan terlebih dahulu berkas pleno sebelumnya yang dikirim ke KONI Pusat, apa tanggapannya, apakah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SK atau tidak. Kalau ada SKnya, maka tidak perlu lagi ada pleno, sebaliknya kalau itu sesuai surat KONI Pusat yang ada kepada ketua harian terkait pelimpahan tugas untuk melaksanakan rapat pleno, maka dipersilakan menentukan jadwal untuk melaksanakan rapat pleno. yml
