Sancho: Kita Laksanakan Sambil Tunggu Berlanjut Tidaknya Pengosongan Kantor KONI Kalteng
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat meminta pengurus KONI Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat pleno. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat nomor 154/ORG/II tertanggal 9 Februari ditujukan kepada Ketua Harian KONI Provinsi Kalteng Christian Sancho.
Menanggapi surat tersebut, Sancho menyampaikan, surat dari KONI Pusat tersebut sebagai penegasan kepada dirinya untuk melaksanakan rapat pleno pada 28 Februari. Setelah menerima surat itu, sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum KONI Pusat dan Bidang Organisasi, bahwa KONI Kalteng akan segera melakukan konsolidasi untuk persiapan menggelar rapat pleno.
“Untuk tanggal rapat pleno kita ancar-ancar sebelum tanggal 28 Februari. Rapat pleno itu ada beberapa hal juga yang perlu kita siapkan, seperti tata tertib administrasi dan lain-lain, kesiapan tempat, kemudian kesiapan staf KONI yang akan membantu,” kata Sancho, Jumat (10/2).
Sambil menunggu jadwal digelarnya rapat pleno, Sancho juga masih menunggu sikap dari Pemerintah Provinsi Kalteng yang sebelumnya sudah mengirimkan surat kepada KONI Kalteng untuk segera mengosongkan gedung yang sudah puluhan tahun ditempati pada 15 Februari.
Menurut Sancho, apakah tetap melaksanakan perintah surat itu atau ada solusi lain. Karena kalau tidak ada solusi dan harus mengosongkan gedung KONI, berarti Sancho anggap ada rapat pleno juga sia-sia saja karena dari situlah bisa melihat bahwa pemerintah sebenarnya tidak mendukung untuk kemajuan olahraga di Kalteng, terutama pengurus KONI yang ada saat ini.
“Harapan saya seperti yang sudah saya sampaikan ke KONI Pusat tembusan ke Dispora Kalteng dan Plh Sekda Provinsi Kalteng ada solusi, supaya kita menyelenggarakan apa saja kegiatan, baik rencana rapat pleno maupun Musorprovlub dapat dilaksanakan dengan lancar, tidak ada permasalahan yang muncul dari mana-mana, terutama masalah pengosongan gedung KONI,” imbuh Sancho.
Sebagai orang yang mendapatkan pelimpahan tugas ketua umum dari KONI Pusat, Sancho akan melihat situasi sampai 15 Februari, apakah tetap melakukan pengosongan Gedung KONI. Karena kalau tidak jadi mengosongkan gedung KONI, berarti rapat pleno tetap digelar di gedung KONI.
Menurut Sancho, apabila harus keluar dari gedung KONI berarti ada beberapa pertimbangan. Apakah rapat pleno tetap dilaksanakan di luar gedung KONI atau rapat pleno tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada gunanya. Sebab tidak didukung dan akan kembali berkonsultasi dengan KONI Pusat.
Sancho juga menanggapi adanya daftar surat yang ditandatangani sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor) dan beberapa KONI kabupaten/kota, mendesak agar pengurus KONI Kalteng segera menggelar rapat pleno.
Sancho mengatakan, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga (AD ART) KONI, rapat pleno merupakan internal KONI, bukannya desakan dari cabor. Sancho meminta cabor tidak terbawa situasi kondisi yang terjadi saat ini di KONI Kalteng.
“Mereka tidak memahami sebenarnya terjadi itu apa, ini internalnya KONI atau anggota KONI secara keseluruhan. Sebenarnya kawan-kawan cabor itu harus pintar sedikit. Maksudnya begini, namanya surat dukungan, saya anggap surat dukungan, itu nanti ada saatnya dipergunakan karena dukungan dari cabor maupun KONI kabupaten/kota saatnya digunakan itu adalah dalam Musorprov atau Musorprovlub, kalau internal KONI mereka tidak ada hak untuk ikut mengatur,” kata Sancho.
Untuk itu Sancho mengimbau pengurus Cabor dan KONI Kabupaten/kota harus lebih bijaksana dan mengerti akar permasalahannya. Dengan adanya surat dari KONI Pusat semuanya jadi jelas, sebagai lembaga tertinggi dari KONI seluruh Indonesia, KONI Pusat sudah memberikan batas waktu untuk penyelenggaraan rapat pleno.
“Sebelum tanggal itu menjadi tanggung jawab saya untuk mengadakan rapat pleno, jadi kawan-kawan cabor tidak usahlah ikut-ikutan tandatangan seperti itu. Nanti dukungan itu akan kita gunakan saat Musorprov ataupun Musorprovlub,” imbuh Sancho.
Surat desakan rapat pleno yang ditandatangani oleh Pengprov Cabor dan beberapa KONI daerah itu semua itu dilakukan demi cabor dan atlet, menurut Sancho, di Kalteng ini Cabor yang bisa berprestasi itu bisa dihitung. Selain itu, cabor yang tanda tangan surat desakan rapat pleno itu sebagian ketua harian, ada yang mewakili saja. Padahal di dalam organisasi surat sah dalam cabor itu tanda tangan Ketua Umum.
“Tidak perlu untuk mengatur internal KONI karena internal KONI ada regulasinya sendiri, ada surat penyampaian, penegasan dan petunjuk dari KONI Pusat itu yang kita taati, tahapan itu yang selama ini saya jalani. Jadi kita semua kembali kepada aturan dan ikuti aturan itu dalam menyikapi situasi yang ada sekarang ini, jangan gegabah,” kata Sancho.
Sancho menegaskan akan melaksanakan semua tahapan persiapan rapat pleno, sambil menunggu juga apa tindakan Pemprov Kalteng terkait pengosongan gedung KONI, apakah ada solusi atau tidak. yml
