PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Empat aktivis dari Greenpeace Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalteng, Save Our Borneo (SOB), dan Lembaga Badan Hukum (LBH) Palangka Raya melakukan napak tilas di Proyek Strategis Nasional Food Estate di Kabupaten Gunung Mas, Sabtu (2/12).
Napak tilas proyek garapan Menteri Pertahanan tersebut, setelah Presiden RI Joko Widodo berpidato di Forum Transforming Food Systems in the Face of Climate Change COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, baru-baru ini.
Empat aktivis tersebut juga memparodikan makan siang bersama Presiden Jokowi dan 3 Calon Presiden (Capres), guna memberikan pesan bahwa Food Estate bukanlah solusi ketahanan pangan, tetapi justru memperparah pangan dan krisis iklim.
Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas mengatakan, Proyek Food Estate adalah kegagalan massal Presiden Jokowi dan para menterinya.
“Presiden Jokowi malah mempromosikan pengembangan biofuel yang merupakan solusi palsu dan tak menunjukkan keseriusan komitmen iklim. Pengembangan biofuel akan memicu ekspansi perkebunan monokultur yang memperparah kerusakan hutan dan gambut,” kata Arie.
Ia juga menyebut para wakil rakyat yang duduk di singgasana kursi DPR, gagal menjalankan fungsinya sebagai pengawas terhadap pemerintahan.
“Bukannya mengkritisi proyek gagal ini sejak awal, malah para wakil rakyat baru menyuarakan ketika sikap partai mereka berseberangan dengan Jokowi di Pemilihan Presiden 2024,” sebut Arie.
Arie menambahkan, kebijakan ini harus dikoreksi oleh pemerintahan mendatang. Para Capres-Cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 tak boleh memalingkan muka dari situasi ini.
“Food Estate sudah gagal dan harus dihentikan, salah satunya dengan restorasi lahan yang sudah dibabat,” ujar Arie.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Belgis menambahkan, kondisi Food Estate ini juga tidak jauh berbeda dengan satu tahun lalu yang pihaknya potret.
“Kondisi Food Estate Gunung Mas hari ini tak jauh berbeda, meski sudah berselang satu tahun sejak kami memotret kegagalan proyek ini pada November 2022. Tidak ada kebun singkong yang dijanjikan,” tutur Belgis.
Belgis menjelaskan, 760 hektare hutan alam yang dibabat ini sebenarnya untuk menyediakan sumber kehidupan flora dan fauna di dalamnya, untuk masyarakat adat dan masyarakat setempat.
“Harusnya menjadi benteng pertahanan kita untuk menahan laju krisis iklim, bukan membabat hutan untuk Food Estate yang dipastikan gagal total,” jelas Belgis.
Di tempat yang sama, Direktur WALHI Kalteng Bayu Herinata menerangkan, kegagalan Proyek Food Estate tidak hanya di Gunung Mas, tetapi juga merambah ke wilayah bekas Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau sebelumnya dinyatakan gagal.
“Proyek ini justru memperparah kerusakan gambut hingga memicu kebakaran pada September sampai Oktober 2023. Pemerintah harus menghentikan Food Estate karena sistem pangan monokultur skala besar seperti ini merupakan solusi palsu untuk cita-cita ketahanan pangan,” terang Bayu Herinata.
Bayu melanjutkan, pemerintah harus melakukan evaluasi pelaksanaan Proyek Food Estate secara menyeluruh karena ada potensi kerugian negara dari penggunaan APBN dalam menjalankan proyek ini.
“Terpenting, dalam waktu cepat pemerintah juga harus memulihkan hutan dan lahan gambut yang rusak di area tersebut,” tandasnya.
Direktur LBH Palangka Raya Aryo Nugroho menambahkan, Proyek Food Estate bukan hanya tak sejalan dengan upaya pemenuhan hak atas pangan dan hak atas lingkungan yang sehat untuk masyarakat hari ini, tapi juga mengabaikan hak-hak generasi mendatang.
“Pemerintah tidak memikirkan hak-hak generasi mendatang yang akan paling terdampak oleh kerusakan lingkungan akibat proyek-proyek bermasalah seperti Food Estate ini. Apakah kita hanya akan mewariskan kerusakan untuk generasi mendatang? Food Estate juga makin meminggirkan budaya perladangan masyarakat adat Dayak. Ini bisa disebut genosida atas budaya masyarakat adat,” imbuhnya.
Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif SOB Muhammad Habibi, Proyek Food Estate di Gunung Mas, Kapuas dan Pulang Pisau tidak melibatkan masyarakat lokal.
“Malahan di Kabupaten Gunung Mas Proyek Food Estate Singkong Menteri Pertahanan melibatkan tentara dan pekerja luar daerah,” ucap Habibie.
Lanjut Habibi, sedangkan Food Estate Padi yang digarap Kementan menerapkan model yang meminggirkan konsep pertanian masyarakat di lapangan. Dalam konteks ketahanan pangan, sistem pertanian monokultur.
“Ini justru menimbulkan kerentanan karena pelaksanaannya terpusat di satu tempat, tidak tersebar ke tengah-tengah masyarakat,” kata Habibi. jef
