PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Aksi gotong royong warga dan sopir angkutan yang memperbaiki ruas Jalan Trans Kalimantan di Desa Hajak, Kabupaten Barito Utara, mendapat perhatian dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kalimantan Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) IV Purdiono menilai, tindakan masyarakat tersebut merupakan bentuk keprihatinan sekaligus sinyal kuat bahwa persoalan infrastruktur jalan nasional tidak boleh lagi diabaikan.
Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan warga turun tangan menambal lubang besar di ruas jalan nasional Kilometer 20 Muara Teweh. Aksi yang dikenal dengan sebutan “Rakyat Bantu Rakyat” itu dilakukan karena kondisi jalan dinilai membahayakan pengguna dan belum kunjung mendapatkan perbaikan permanen.
Menanggapi hal tersebut, Purdiono mengatakan kerusakan jalan nasional bukan hanya terjadi di Barito Utara, tetapi juga masih ditemukan di sejumlah wilayah lain di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten DAS Barito.
“Itu menjadi keprihatinan kita semua. Keprihatinan saat ini tidak hanya terjadi di Barito Utara. Sebenarnya banyak jalan nasional yang masih bermasalah dan belum maksimal untuk dilewati masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan jalan nasional saat ini tidak hanya menyangkut kualitas konstruksi, tetapi juga kapasitas jalan yang dinilai sudah tidak sebanding dengan meningkatnya volume kendaraan.
“Sekarang jalan-jalan nasional tidak hanya perlu ditingkatkan kualitasnya, tetapi juga kapasitasnya harus diperbesar. Jumlah kendaraan terus meningkat, sementara kondisi jalan tidak mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari sisi kualitas maupun kapasitas,” katanya.
Purdiono berharap pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi jalan yang menjadi urat nadi transportasi dan perekonomian masyarakat tersebut.
“Dengan adanya kejadian ini tentu kami sangat prihatin. Kita berharap pemerintah pusat melalui BPJN yang ada di Kalimantan Tengah dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan tersebut,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kemungkinan penggunaan jalan nasional oleh perusahaan besar swasta (PBS), baik sektor perkebunan maupun pertambangan. Menurutnya, perlu ada regulasi yang lebih tegas apabila aktivitas perusahaan turut berkontribusi terhadap kerusakan jalan.
“Kalau memang jalan itu banyak dilalui perusahaan besar swasta, baik tambang maupun sawit, tentu harus ada aturan yang jelas. Jangan sampai mereka menggunakan jalan tersebut tetapi tidak ikut bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan,” ujarnya.
Ia menilai masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan apabila kerusakan jalan terus dibiarkan tanpa solusi yang jelas.
“Akhirnya masyarakat umum yang dirugikan. Karena itu perlu ada ketegasan dan kita siap menyuarakan persoalan ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian yang serius,” katanya.
Purdiono juga menyinggung pentingnya keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, daerah penghasil semestinya memperoleh manfaat yang sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas eksploitasi sumber daya tersebut.
“Kita tidak ingin sumber daya alam diangkut keluar daerah, tetapi masyarakat justru harus menanggung dampak kerusakan jalan dan konflik sosial yang muncul. Pemerintah pusat harus memberikan perhatian terhadap kondisi ini agar pembangunan infrastruktur berjalan seimbang dengan pemanfaatan sumber daya alam daerah,” pungkasnya. jef/ded-red
