PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi berbagai sektor, mulai dari aktivitas rumah tangga hingga dunia usaha.
Bambang mengatakan keluhan terkait kenaikan BBM datang dari berbagai kalangan, termasuk aparatur sipil negara (ASN) yang merasa pendapatan mereka tidak mengalami penyesuaian di tengah meningkatnya biaya hidup.
Menurut Legislator PDIP itu, kenaikan harga BBM akan berdampak luas karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
“Dengan adanya kenaikan BBM ini tentu semua aspek ekonomi dan sosial juga akan berkaitan, baik pihak swasta ataupun pihak pemerintahan,” katanya.
Ia mengaku masih mempertanyakan sejumlah kebijakan energi yang dinilai berdampak besar terhadap sektor transportasi dan distribusi barang, khususnya terkait kenaikan harga solar.
“Yang kemarin saja masih belum bisa saya cerna dengan baik mengenai naiknya solar. Itu sangat berdampak bagi truk-truk yang mengangkut sawit, kernel, maupun batubara,” ucapnya.
Bambang juga menilai Indonesia seharusnya mampu mengurangi ketergantungan terhadap produk energi impor dengan memperkuat industri pengolahan dalam negeri melalui pembangunan kilang.
“Kita punya bahan baku dan bahan mentah yang melimpah. Yang diperlukan adalah kilang untuk mengolahnya menjadi bahan jadi sehingga kita bisa lebih mandiri,” tegasnya.
Terkait kenaikan harga Pertamax yang berpotensi meningkatkan konsumsi Pertalite, Bambang meminta Pertamina memastikan ketersediaan kuota BBM bersubsidi tetap terjaga.
“Yang ingin kita tegaskan adalah ketersediaan kuota itu memang harus ada. Jangan sampai masyarakat diperhadapkan pada kondisi harga naik, tetapi barangnya juga tidak tersedia,” katanya.
Selain itu, Bambang menyoroti persoalan distribusi BBM di sejumlah wilayah yang menurutnya masih belum merata. Ia mencontohkan kawasan Sebangau yang masih menghadapi harga bahan bakar lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan meski lokasinya tidak jauh dari pusat Kota Palangka Raya.
“Program Pertamina kan satu harga di seluruh Indonesia. Jadi seharusnya infrastruktur distribusinya juga siap untuk mengakomodasi daerah-daerah tersebut,” katanya.
kondisi tersebut katanya, menunjukkan masih perlunya perbaikan sistem distribusi energi agar masyarakat memperoleh akses BBM yang adil dan merata.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Kalimantan Tengah berencana menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait mengenai dampak kenaikan BBM, termasuk pentingnya menjaga ketersediaan Pertalite di daerah.
“Yang perlu didorong adalah komitmen Pertamina terkait ketersediaan kuota, terutama Pertalite. Komisi II nanti akan memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait hal tersebut,” pungkasnya. Jef
