PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng) Asdy Narang meminta pemerintah daerah memastikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp70 miliar dapat digunakan secara optimal, terutama untuk mengantisipasi dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Asdy menegaskan, kesiapan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan ancaman karhutla di sejumlah wilayah Kalteng.
“Jangan sampai Rp70 miliar itu tersendat-sendat juga, kan repot juga. Itu yang perlu kita awasi dan kita tetap awasi semuanya,” ujar Asdy, Kamis (20/8/2026).
Menurut legislator NasDem ini anggaran yang telah disiapkan pemerintah harus benar-benar dapat dicairkan dan dimanfaatkan ketika dibutuhkan. Jangan sampai proses penggunaan anggaran justru menghambat penanganan karhutla di lapangan.
“Makanya harus benar-benar dikeluarkan. Kalau memang untuk penanganan karhutla, anggaran itu jangan sampai tidak ada,” tegasnya.
Asdy mengatakan, kondisi cuaca saat ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Memasuki musim kemarau, potensi munculnya titik api dan meluasnya kebakaran lahan perlu diantisipasi sejak dini.
“Kalau menurut saya pribadi, kita melihat situasi selama ini. Memang cuacanya sudah waktunya musim kemarau,” katanya.
Ia meminta pemerintah daerah menjadikan penanganan karhutla sebagai salah satu prioritas. Pengawasan terhadap anggaran juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dana yang tersedia benar-benar diarahkan untuk kebutuhan yang mendesak.
“Itu yang diutamakan dulu. Nah, ini yang harus kita awasi terus, anggaran satu itu. Pemerintah daerah juga harus fokus,” tutur Asdy.
Selain persoalan kebakaran hutan dan lahan, Asdy menyoroti dampak kabut asap terhadap aktivitas masyarakat, termasuk sektor pendidikan. Ia menyebut adanya kebijakan pengurangan jam belajar di jenjang pendidikan dasar hingga menengah sebagai hal yang juga perlu diantisipasi.
“Jangan sampai karhutla ini menyebar luas. Jadi repot. Sekarang ini kan sudah ada dari Dinas Pendidikan, untuk SMA, SD, SMP, bahwa jam belajar berkurang,” ujarnya.
Karena itu, Asdy meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipasi secara menyeluruh, termasuk memastikan dukungan anggaran apabila kondisi karhutla memburuk dan berdampak terhadap pelayanan publik.
“Jangan sampai anggaran dibuang. Harus ada, harus dipersiapkan. Jangan uangnya ke mana-mana, jangan yang tidak perlu dipakai untuk yang lain,” pungkasnya. jef/ded-red
