Hukrim  

DPRD Barut Soroti Perizinan PT Kimia Yasa

RAPAT-Jajaran DPRD Barut saat menggelar RDP terkait terbakarnya tugboat, Selasa (11/6).TABENGAN/HERTOSI

MUARA TEWEH/TABENGAN.CO.ID – DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan, membahas  tugboat yang terbakar dan limbah gas yang mencemari sungai di Luwe Hulu.

RDP itu dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barut H Parmana Setiawan bersama sejumlah Anggota DPRD Barut serta puluhan undangan lainnya. Dalam rapat itu hadir juga perwakilan Direksi PT Kimia Yasa Robbyanto Lukito, Kepala Cabang Kantor BJM PT KAN Guntur Setiawan.

Kemudian Kepala Teknik Tambang PT Pada Idi Muhammad Aditya Zulkarnain, General Manager Medco Energy Bangkanai Ltd Luki Tjahjadi, perwakilan PT TPB Hasyim Muhammad Bashur Mahfud.

Sementara, perwakilan Pemkab Barut dihadiri Staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan  Hery Jhon Setiawan serta Kepala DLH. RDP tersebut berlangsung cukup lama, rapat dimulai sejak pukul 09.00 WIB dan berakhir hingga pukul 13.00 WIB.

Anggota DPRD Barut H Tajeri dalam rapat tersebut menyoroti perizinan yang dimiliki PT Kimia Yasa, yang selama ini diduga masih belum memiliki izin lengkap. “Misalnya kalau  belum ada atau belum lengkap silakan disampaikan,” kata Tajeri.

Direksi PT Kimia Yasa Robbyanto Lukito mengatakan, pihaknya telah mengantongi perizinan angkutan. Dalam pertemuan tersebut ia membantah, kalau mereka tidak mengantongi perizinan. “Kami punya izin angkutan,” tegasnya.

RDP tersebut menghasilkan 5 kesimpulan, di antaranya, masalah tugboat yang terbakar dan memakan korban, proses penyidikan sepenuhnya diserahkan kepihak berwajib.

Kedua, PT Kimia Yasa diminta segera melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat Desa Luwe Hulu dan Luwe Hilir tentang keamanan pelaksanaan kegiatan kerja perusahaan.

Kemudian, PT Kimia Yasa diminta segera melakukan peningkatan dokumen lingkungan dari SPPL (Surat Pernyataan  Pengelolaan Lingkungan) ke UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan), mengingat besaran dampak akibat kegiatan PT Kimia Yasa tidak relevan dengan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) yang dimiliki.

Selanjutnya, mengingat efek domino penghentian operasi PT Kimia Yasa dapat menyebabkan berhentinya penyaluran gas Medco Energy Bangkanai ke PLN yang akhirnya akan mengganggu pasokan listrik di Kalimantan, PT Kimia Yasa tetap beroperasi dengan catatan harus segera meningkatkan perizinan yang sudah dimiliki.

Kemudian, dalam menjalankan aktivitasnya, PT Kimia Yasa yang menggunakan sarana dan prasarana Jetty PT Pada Idi harus bersurat dan berkordinasi dengan PT Pada Idi yang nanti hasilnya akan dilaporkan kepada DPRD  dan pemerintah daerah.

Usai rapat, sejumlah media ingin melakukan upaya konfirmasi sejauh mana perizinan yang dimiliki PT Kimia Yasa, namun sayangnya jajaran Direksi terus menghindar. Bahkan, menyarankan agar media mengonfirmasi masalah itu ke pihak PT Medco. c-hrt