PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Sidang perdana gugatan perdata antara ahli waris Dambung Djaya Angin dan Pemprov Kalteng-Pemko Palangka Raya bersama 15 turut tergugat lainnya digelar di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Rabu (7/8) siang.
Dalam sidang perdana tersebut, sejumlah tergugat dan turut tergugat sebagian tidak hadir. Majelis hakim kemudian mengagendakan pemanggilan ulang pada sidang berikutnya berlangsung 14 Agustus 2024.
“Sudah dijelaskan atau diumumkan oleh majelis hakim bahwa sudah dilakukan pemanggilan patut oleh pihak pengadilan,” kata Imam Heri Susila, kuasa hukum ahli waris Dambung Djaya Angin usai sidang.
Ia menerangkan, selaku kuasa hukum optimis jika hak-hak ahli waris dapat dipenuhi oleh para tergugat dan turut tergugat. Surat-surat sudah dipersiapkan termasuk fakta-fakta lapangan.
“Sudah jelas kita lihat di situ selaku asal pemilik tanah ditandai dengan makam dari Dambung Djaya Angin yang kini terletak di halaman kantor DPRD Kalteng. Untuk tergugat masih seperti sebelumnya lima orang dan turut tergugat ada sekitar 15 orang,” jelasnya.
Senada, salah satu ahli waris yang juga cicit dari Dambung Djaya Angin, Roby Rahmat, menegaskan, pihaknya hanya ingin kepastian terhadap hak yang telah diupayakan sekian puluh tahun ke pemerintah provinsi dan pemerintah kota bisa diselesaikan.
“Dari awal kami ingin masalah hak kami ini diselesaikan secara musyawarah mufakat. Namun, apa yang dijanjikan tidak pernah tercapai dan terealisasi. Sehingga kami serahkan ke pengadilan untuk memutuskan benar atau tidaknya,” terangnya.
Ia mengaku telah menyiapkan semua bukti berupa surat-surat, dan fakta lapangan untuk bisa disampaikan ke majelis hakim. Sambil bermohon mendapat kebijaksanaan dari Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pemerintah Kota Palangka Raya.
“Karena kita sudah masukan gugatan ke pengadilan, kita menggunakan mekanisme yang ada di pengadilan. Kalaupun nanti ada mediasi, kita upayakan mediasi terserah dari tergugat bagaimana meresponsnya,” pungkasnya. fwa
