*Kepsek SDN 4 Bukit Tunggal Tepis Keluhan Orang Tua Siswa
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyatakan kesiapannya dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalteng M Reza Prabowo mengungkapkan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan, termasuk program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beberapa daerah.
“Dari BKAD itu sekitar Rp70 miliar. Nah, nanti apakah ada tambahan dari pusat, kita belum tahu. Namun, yang jelas pemerintah daerah harus siap dalam kondisi apapun karena ini adalah program perdana,” ujar Reza, saat diwawancara, di Sabaru, Selasa (14/1).
Reza menyampaikan, Pemprov Kalteng akan mengambil langkah antisipatif agar program ini bisa berjalan lancar. Jangan sampai ketika nanti membutuhkan support dari pemerintah daerah, kita tidak siap. Sebagaimana kemarin, Dinas Pendidikan sudah berkomunikasi dengan koordinator SPPG wilayah Kalteng.
Terkait mekanisme pembangunan SPPG, Reza menjelaskan bahwa ada tiga model yang dapat diterapkan. Pertama, tipe yang dibangun oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kedua, tipe yang dibangun oleh institusi, dan ketiga adalah tipe kolaborasi antara yayasan dan BGN.
Sejauh ini, di Kota Palangka Raya sudah terdapat 2 SPPG yang terbangun. Selain itu, terdapat rencana pembangunan SPPG di beberapa daerah lainnya, seperti Kotawaringin Barat 1 SPPG, Kotawaringin Timur 1, Kapuas 1 dan Seruyan 1.
Reza mengungkapkan, Pemprov Kalteng telah menyiapkan sekitar 18 lokasi SPPG yang akan disesuaikan dengan jumlah penerimanya. Penerima manfaatnya mencakup siswa dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga sekolah keagamaan dan pesantren. Selain itu, ibu hamil dan ibu menyusui juga akan didata untuk mendukung program penanganan stunting.
Gubernur Kalteng, lanjut Reza, telah menginstruksikan agar pembangunan SPPG dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran sekolah dan jumlah peserta didik.
“Di Kota Palangka Raya misalnya, awalnya hanya ada dua SPPG, tetapi karena jumlah sekolah dan peserta didik yang cukup banyak, maka akan ditambah dua lagi,” katanya.
Reza juga menyampaikan, pada 13 Januari kemarin, salah satu SPPG, yaitu SPPG Bukit Kenanga, telah mulai menjalankan program makan bergizi gratis.
“Di SPPG Bukit Kenanga ini ada 339 penerima manfaat yang sudah mulai menerima makanan bergizi. Untuk sementara, SMA yang mendapatkan kuota program ini adalah SMA Karya dan SMA Garuda, karena lokasinya terdekat dengan SPPG tersebut,” ujarnya.
Namun, ada beberapa kendala terkait alokasi kuota, terutama bagi sekolah dengan jumlah peserta didik yang besar. Misalnya, SMA 5 yang jumlah siswanya lebih dari 1.000 orang. Kalau dimasukkan ke SPPG yang sudah ada, itu akan memengaruhi postur kuota yang dimiliki masing-masing SPPG. Satu SPPG maksimal menampung 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat, dengan rata-rata 3.500 orang.
Ketika ditanya mengenai kesiapan pembangunan dapur tambahan untuk mendukung program ini, Reza menegaskan bahwa Pemprov Kalteng masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
“Kalau memang sudah ada juknis dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, atau BGN, kita bisa mengikuti pedoman yang ada. Namun, pemerintah daerah tetap harus menyiapkan segala sesuatunya agar program ini bisa berjalan optimal,” ujarnya.
Untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Reza menyebut lokasi pembangunan SPPG akan mempertimbangkan aksesibilitas terhadap satuan pendidikan terdekat.
“Tentu kita prioritaskan daerah yang aksesnya lebih mudah dijangkau. Karena ini program pionir, kita masih melihat perkembangan ke depan,” katanya.
Ia juga memastikan program makan bergizi gratis ini berlaku untuk semua siswa tanpa pengecualian, namun saat ini masih dilaksanakan bertahap.
“Semua dapat, mau dia dari keluarga mampu atau tidak, tetap akan menerima manfaat dari program ini,” tegasnya.
Evaluasi Kekurangan
Program Makan Bergizi Gratis sudah mulai dilakukan di Kota Palangka Raya, dan kekurangan yang terjadi saat pelaksanaan masih terus dievaluasi. Persoalan kebutuhan tempat makan berkualitas dan aman menjadi perhatian utama.
Diketahui, tempat makan yang digunakan untuk program ini, jika telah selesai digunakan akan dikumpulkan kembali untuk kemudian digunakan lagi, seperti yang dilakukan di SDN 4 Bukit Tunggal, Jalan Tenggiri Kota Palangka Raya.
Meskipun sesuai standar BGN tempat makan seharusnya terbuat dari stainless steel tipe 304, namun dalam pelaksanaannya saat ini di Kota Palangka Raya tempat makan berbahan dasar plastik food grade digunakan sebagai solusi sementara.
Hal ini disampaikan Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Kalteng Elisa Agustino, yang menyebut belum digunakannya tempat makan berbahan stainless steel terkendala stok yang terbatas di pasar nasional. Dengan lebih dari 200 SPPG di seluruh Indonesia, pasokan stainless steel tidak mencukupi.
“Dengan kebutuhan sekitar 200 x 3.500 unit, jumlahnya sangat besar. Kami diberikan alternatif menggunakan plastik food grade yang memiliki logo food grade di setiap wadahnya, yang bisa digunakan berulang kali,” jelasnya, Selasa (14/1).
Meski hingga kini masih menggunakan tempat makan sementara, pihaknya memperkirakan stok baru akan tersedia dalam 2-3 minggu ke depan. Elisa menjelaskan, meski digunakan sebagai alternatif, tempat makan berbahan plastik ini telah memenuhi standar keamanan, dimana setiap wadah dilengkapi logo food grade sebagai bukti kualitas. Dan tempat makan ini dapat digunakan berulang kali dengan catatan harus mengikuti prosedur pencucian yang ditetapkan.
Untuk menjaga higienitas, setiap tempat makan harus dicuci dengan sabun dan direndam dalam air panas sesuai SOP. Prosedur ini memastikan peralatan steril sebelum digunakan kembali.
“Setiap unit harus mencucinya dengan prosedur yang sudah ditetapkan, yaitu dicuci dengan sabun dan kemudian direndam dalam air panas untuk memastikan sterilisasi. Hal ini dilakukan agar kualitas makanan dan kebersihan peralatan terjaga. Jadi, meskipun menggunakan plastik, tempat makan ini sudah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang diharapkan,” ungkapnya.
Meskipun demikian, pihak SPPG memastikan akan segera mengganti tempat makan plastik dengan stainless steel begitu stok tersedia. Langkah ini menunjukkan komitmen SPPG dalam menjamin kualitas pelayanan dan kesehatan masyarakat.
“Ini adalah solusi sementara agar program tetap berjalan tanpa mengurangi standar keamanan dan kenyamanan. Kami terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” tambah Elisa.
Dengan pendekatan ini, SPPG Kalteng menunjukkan kendala teknis tidak menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.
Saat meninjau langsung SDN 4 Bukit Tunggal, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Ahmad Jayani mengatakan, program ini bertujuan meningkatkan kesehatan dan kualitas belajar siswa dengan memberikan asupan bergizi secara gratis. Ia juga menekankan pentingnya program ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap generasi muda.
“Anak-anak harus mendapatkan makanan bergizi agar mereka sehat, siap belajar, pintar, gigi mereka terjaga, dan kebutuhan vitamin selama masa pertumbuhan juga terpenuhi. Arahan saya adalah mendukung penuh kesuksesan kegiatan makan bergizi gratis ini,” jelas Jayani.
Program ini baru berjalan di 16 sekolah, mulai dari tingkat TK hingga SMA. Jayani berharap, meski masih dalam tahap awal, semua pihak dapat mendukung dan mensukseskan program ini.
Bantah Makanan Tidak Enak dan Berbau
Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 4 Bukit Tunggal, Nurahmawatie turut memberikan tanggapan terkait keluhan sebagian siswa dan orang tua siswa terhadap makanan yang disajikan. Menurutnya, keluhan tersebut lebih banyak disebabkan oleh selera pribadi siswa terhadap jenis makanan tertentu, seperti sayur buncis atau ayam.
“Saya sendiri sudah mencicipi makanan yang disediakan, dan rasanya enak. Tapi mungkin ada beberapa anak yang tidak terbiasa makan buncis, sehingga mereka merasa sayur itu tidak enak atau bahkan berbau. Padahal, itu bukan basi, melainkan rasa alami dari sayur buncis,” jelas Nurahmawatie.
Ia juga menegaskan bahwa mayoritas siswa tetap menghabiskan makanan mereka tanpa masalah, berarti siswa yang mendapatkan makanan bergizi dari pemerintah tetap antusias dalam program ini.
“Hanya segelintir anak saja yang mungkin tidak suka dengan jenis makanannya. Nyatanya, yang lain habis makanannya tanpa ada keluhan,” tutupnya. ldw/nws/dte
