Hukrim  

ALIANSI DAYAK BERSATU-Tolak GRIB Jaya di Kalteng

ALIANSI DAYAK BERSATU-Tolak GRIB Jaya di Kalteng
TABENGAN/YULIANUS MENOLAK – Aliansi Masyarakat Dayak saat melakukan aksi penolakan Ormas Grib Jaya di depan Gedung DPRD Kalteng, Kamis (13/3)

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Aliansi Dayak Bersatu menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), menolak kehadiran Organisasi Masyarakat (Ormas) GRIB Jaya yang dipimpin Hercules di Bumi Tambun Bungai, Kamis (13/3).

Gabungan Aliansi Dayak Bersatu menyerukan aspirasi penolakan keras berdirinya ormas GRIB Jaya yang disinyalir preman berkedok ormas. Karena dianggap hanya akan mengusik perdamaian masyarakat yang ada di Kalteng.

Humas Aliansi Dayak Bersatu, Chornelis mengatakan, melihat dari rekam jejak ormas GRIB Jaya saat ini, bukan hanya masyarakat Kalteng yang menolak kehadiran ormas GRIB Jaya, namun Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Barat (Kalbar) juga menolak keras kehadiran ormas tersebut.

“Belum saatnya GRIB Jaya berdiri di Kalteng, karena belum ada manfaatnya. Ketika GRIB Jaya menyatakan ingin melindungi dan berjuang untuk rakyat, di Kalteng ada 87 ormas Dayak yang juga siap menjadi pengawal masyarakat Kalteng,” kata Chornelis.

Chornelis menegaskan, mengapa harus membesarkan ormas di luar Kalteng, ormas Kalteng juga mampu berkontribusi memberdayakan diri dalam kemampuan ormas lokal untuk membangun negeri Tambun Bungai ini.

“Saya tidak ingin kesempatan ini dipolitisasi karena IKN berada di Kalteng sehingga ormas yang hidup sangar di Kota DKI Jakarta mencari kesempatan untuk pasang taring di Kalteng,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat Kalteng sudah hidup berdampingan dengan damai, Aliansi Dayak tidak ingin persoalan yang ada di dari luar dibawa masuk kedalam kedamaian Kalteng, pihaknya tidak ingin terulang kembali peristiwa saat tahun 2001 lalu.

“Bagi saya sudah cukup peristiwa tahun 2001, persoalan tidak kondusif itu sudah cukup berakhir, jangan sampai ada ormas lain yang membuat persoalan datang ke sini,” ungkapnya.

Ia berujar, siapa yang akan menjamin jika kehadiran GRIB Jaya dalam waktu beberapa tahun ke depan akan selalu santun dan melakukan perdamaian? Tidak ada yang bisa menjamin kehadiran ormas yang berkedok dengan kepemimpinan premanisme dapat akan selalu menjaga perdamaian.

“Hercules selaku ketua umum dari ormas GRIB Jaya yang dikenal seorang preman sadis menguasai daerah di DKI Jakarta Penolakan dari Aliansi Dayak Bersatu sangat mendasari perdamaian yang supaya jangan ada lagi peristiwa-peristiwa seperti tahun-tahun sebelumnya,” tergasnya.

Aliansi Dayak Bersatu juga meminta kepada Gubernur Kalteng untuk memperdayakan dan membina ormas lokal supaya lebih dapat berkontribusi dalam menjaga perdamaian bersama.

“Tindak kekerasan yang sering kita lihat ini yang kami jaga, kami tidak ingin GRIB Jaya dengan komando yang datang berlaku seperti di tempat lain, kita tidak ingin,” tuturnya.

“Kami berharap wakil rakyat menyatakan belum saatnya, kami sudah minta kepada Kabid Persidangan agar ini diagendakan dalam pertemuan berikutnya, jika perlu ada bapak Gubernur dan GRIB Jaya, kita bisa berdiskusi apa saja yang bisa didiskusikan, kami juga membuka ruang untuk berdiskusi,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris GRIB Jaya Erko Mojra, menghormati aksi penolakan yang dilakukan massa. Ia menyatakan menyampaikan pendapat adalah hak setiap orang. Menurutnya, alasan penolakan yang dilontarkan biasa saja.

“Kami sudah mengimbau kepada seluruh pengurus, anggota, dan simpatisan DPD GRIB Jaya Kalteng agar menahan diri dan tidak perlu memberikan reaksi secara berlebihan. Kita harus belajar terbiasa dengan perbedaan pendapat, kita harus menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Ke depannya, kita akan kolaborasi dan kerjasama dengan semua pihak terkait dalam rangka membangun daerah ini menjadi lebih maju lagi,” jelas Erko.

Ia menegaskan, seluruh pengurus DPD GRIB Jaya Kalteng, baik itu ketua, sekretaris dan bendahara adalah asli orang Dayak. Secara legal formal, DPD GRIB Jaya Kalteng sudah secara resmi melaporkan keberadaannya kepada pemerintah daerah sebagaimana bukti terlampir.

“Jadi kami mengajak saudara-saudari yang melakukan aksi hari ini untuk kolaborasi dan kerja sama meningkatkan pembangunan pada segala bidang di Kalteng. Secara hukum kami adalah ormas yang sah di Kalteng,” tutupnya. mak