PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Dua pekan menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H, Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajarannya di Indonesia untuk tidak melakukan pungutan uang atau meminta proposal THR dari masyarakat maupun pengusaha.
Instruksi yang dikeluarkan Ketua Umum Pemuda Pancasila KPH Japto Soerjosoemarno, untuk menjaga keharmonisan dan menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak citra Pemuda Pancasila.
Menanggapi instruksi tersebut, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Syauqi menegaskan, instruksi ini telah menjadi kebijakan yang jelas dan wajib diikuti seluruh anggotanya di Bumi Tambun Bungai.
“Kami dari pengurus MPW Pemuda Pancasila Provinsi Kalteng, tentunya ini bukan kali pertama instruksi ketua umum, agar menginstruksikan ke seluruh jajaran sampai tingkat bawah agar kader Pemuda Pancasila tidak meminta barang, dalam bentuk proposal serta bentuk hal apapun yang berkaitan dengan Lebaran,” kata Muhammad Syauqi saat diwawancarai, Minggu (16/3).
Dalam pernyataan lebih lanjut, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng itu menegaskan, sanksi berat akan diterapkan kepada anggota yang melanggar instruksi tersebut.
“Apabila terbukti, andai kader kami Pemuda Pancasila di Kalteng, yang berani mengeluarkan proposal meminta ke perusahaan, serta meminta ke warga, kami tentunya akan mencabut KTA-nya dan menyatakan itu sudah ranahnya ke kepolisian,” tegasnya.
Syauqi menerangkan, Pemuda Pancasila menginginkan sebuah ormas yang berpikir positif, serta menginginkan kader-kader menjadi orang baik, Selalu tidak berhenti untuk ber-fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan).
“Silakan kalau ada perusahaan-perusahaan yang merasa terganggu, merasa terintimidasi oleh ormas kami, sampaikan kepada kami, dan kami akan menindaklanjuti,” jelasnya.
Namun, politisi PAN itu menegaskan, setiap langkah penindakan akan dilakukan dengan prosedur yang jelas dan berbasis bukti.
“Semuanya ada tahapannya, menindak berdasarkan bukti-bukti agar tidak ada lagi ormas Pemuda Pancasila di Kalimantan Tengah menjadi pandangan negatif di hadapan masyarakat,” pungkasnya. jef
