PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya Sudarto, mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk bersikap bijak menanggapi wacana kenaikan gaji yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.
“Memang di dalam aturan itu tercantum tentang kenaikan gaji ASN, termasuk guru, dosen tenaga penyuluh, anggota TNI-POLRI serta pejabat negara. Tapi itu kan masih rencana,” katanya, Selasa (21/10).
Menurutnya, meskipun di dalam aturan itu tercantum kemungkinan kenaikan gaji bagi ASN, termasuk guru, dosen, tenaga penyuluh, anggota TNI-Polri, dan pejabat negara, hal tersebut masih sebatas rencana dan belum dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI.
“Ini kan masih wacana, kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Memang ini kabar gembira bagi ASN, tapi jangan sampai mereka terlena,” ucapnya.
Sudarto menekankan, apabila kebijakan ini benar-benar diterapkan, kenaikan gaji seharusnya sejalan dengan peningkatan kinerja ASN. Hal ini penting agar tujuan kebijakan tersebut, meningkatkan pelayanan publik dan semangat kerja dapat tercapai.
“Harus beriringan antara kenaikan gaji dengan kinerja yang diberikan oleh ASN, jangan sampai gaji naik, tapi kinerja tetap seperti itu saja,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sudarto meyakini pemerintah pusat memiliki pertimbangan matang dalam menyusun rencana kenaikan gaji ini, salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan ASN yang diharapkan berdampak positif pada kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
“Kalau kesejahteraan meningkat, tentu diharapkan semangat kerja ASN juga meningkat. Tapi yang penting jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan kesenjangan atau persoalan baru di daerah,” pungkasnya. nws
