PALANGKA RAYATABENGAN.CO.ID– Polemik surat edaran pembatasan penjualan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Palangka Raya yang sempat beredar luas dan kemudian dicabut dalam waktu kurang dari 24 hingga kini masih ramai diperbincangkan, terutama di sosial media.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini mengungkapkan, surat edaran tersebut sejatinya masih dalam tahap konsep dan belum seharusnya dipublikasikan ke masyarakat.
Menurutnya, kebijakan itu awalnya disiapkan sebagai langkah antisipatif untuk merespons isu kelangkaan BBM yang sempat memicu kepanikan warga. Namun, dokumen tersebut terlanjur diunggah sebelum mendapatkan persetujuan final dari Wali Kota yang saat itu masih berada di luar daerah.
“Secara konsep, surat itu bertujuan agar masyarakat tidak panik dan untuk mencegah adanya pembelian dalam jumlah besar oleh oknum tertentu. Tapi memang kemarin itu keburu dipublikasikan, padahal masih menunggu persetujuan Pak Wali,” jelasnya saat ditemui di Swissbell Hotel Palangka Raya, Kamis (7/5) malam.
Zaini menyebut dari hasil komunikasi dengan pihak Pertamina wilayah Kalimantan Tengah, dipastikan bahwa stok BBM di Palangka Raya dala.m kondisi aman dan mencukupi. Bahkan, jika diperlukan, sejumlah SPBU dapat beroperasi selama 24 jam guna mengurai antrean panjang.
“Pertamina sudah menyampaikan bahwa stok cukup. Kalau nanti ada kebutuhan tambahan, mereka siap menambah kuota. Jadi masyarakat tidak perlu panik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Zaini mengungkapkan dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan bersama instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Pertamina, ditemukan sejumlah oknum yang membeli BBM dalam volume tidak wajar. Bahkan, barang bukti telah diamankan untuk ditindaklanjuti.
“Ini yang kita khawatirkan, karena bisa mempercepat habisnya stok di SPBU dan merugikan masyarakat. Kita akan terus lakukan sidak untuk memastikan tidak ada permainan,” ujarnya.
Pemerintah kota juga mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak terpengaruh isu yang belum jelas kebenarannya. Selain itu, warga diminta melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan atau praktik curang di lapangan.
“Intinya tidak ada niat pemerintah merugikan masyarakat. Kita ingin memastikan semua tetap kondusif dan kebutuhan BBM terpenuhi,” tandasnya. (nws)
