PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Ketua DPRD Palangka Raya Subandi mendorong PLN memberikan penjelasan secara terbuka dan rinci kepada masyarakat mengenai penyebab pemadaman listrik bergilir yang dalam beberapa waktu terakhir terjadi di sejumlah wilayah di Kota Palangka Raya.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui secara jelas apa yang menjadi penyebab gangguan kelistrikan tersebut, sehingga tidak hanya menerima informasi umum yang menyebutkan adanya kendala teknis.
“Kami sebagai lembaga DPRD mengimbau dan memohon kepada pihak PLN agar dapat menyampaikan dan menjelaskan secara konkret apa yang menjadi persoalan, sehingga terjadi pemadaman, agar masyarakat mengetahui,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Ia menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting untuk menghindari munculnya keresahan di tengah masyarakat. Selama ini, kata dia, penjelasan yang diterima publik masih sebatas alasan teknis tanpa uraian yang lebih detail mengenai akar permasalahan.
“Selama ini yang disampaikan hanya persoalan teknis. Karena itu perlu dijelaskan secara detail kepada masyarakat mengenai penyebab pemadaman tersebut,” sebutnya.
Selain meminta penjelasan mengenai penyebab gangguan, DPRD juga meminta PLN menyampaikan estimasi waktu pemulihan sistem agar masyarakat memiliki kepastian mengenai kapan pasokan listrik akan kembali normal.
“Kemudian yang kedua, masyarakat juga perlu mengetahui sampai kapan pemadaman bergilir ini akan terus berlangsung,” katanya.
Subandi juga meminta PLN memaparkan langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk mempercepat penanganan gangguan sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.
Menurutnya, penjelasan mengenai solusi yang ditempuh perusahaan listrik negara tersebut akan membantu membangun kepercayaan publik di tengah kondisi yang sedang dihadapi.
“Tentu harus ada penjelasan yang konkret sehingga masyarakat tidak resah. Selanjutnya, apa solusi yang dilakukan PLN untuk mengatasi persoalan tersebut juga perlu disampaikan kepada masyarakat,” jelasnya.
Tak hanya itu, DPRD turut menyoroti persoalan kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman. Subandi menilai masyarakat perlu memperoleh kejelasan mengenai hak-hak mereka apabila mengalami gangguan layanan listrik.
“Karena masyarakat terlambat satu hari saja membayar listrik bisa langsung diputus. Oleh karena itu perlu ada penjelasan yang konkret, termasuk mengenai kompensasi yang diberikan selama ini,” tegasnya.
Terkait keluhan masyarakat, Subandi mengungkapkan DPRD telah menerima berbagai informasi mengenai pemadaman listrik, meski sebagian besar masih disampaikan secara lisan dan belum dalam bentuk laporan resmi.
Meski demikian, ia memastikan DPRD tetap akan mengawal persoalan tersebut dan meminta PLN segera menyampaikan penjelasan yang transparan agar masyarakat memperoleh kepastian informasi serta tidak terus diliputi keresahan akibat pemadaman bergilir yang masih berlangsung. nws/fwa-red
