PALANGKA RAYA/TABENGAN.CI.ID – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Riska Agustin meminta Pemerintah Provinsi Kalteng melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terus mendapatkan suntikan penyertaan modal namun minim kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam Rapat Banggar bersama Komisi dan OPD, kinerja PT Banama Tingang serta PT Jamkrida Kalteng menjadi sorotan karena dinilai belum sebanding dengan dukungan anggaran. Riska meminta kondisi itu dievaluasi serius di saat pemerintahan terkena kebijakan efesiensi anggaran.
“Berkenaan dengan BUMD yang suda kurang maksimal yang sering disutik dana itu sebaiknya dihapuskan (penghentian penyertaan modal),” tegas Riska, Kamis (16/7/2026).
Politisi muda Golkar ini menegaskan, pemerintah daerah harus memiliki keberanian menentukan arah pengelolaan BUMD. Perusahaan daerah yang tidak mampu berkembang dan justru terus bergantung pada APBD dinilai perlu ditinjau kembali keberadaannya.
Riska menyebut, penyertaan modal daerah seharusnya diarahkan kepada BUMD yang memiliki kinerja jelas dan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah. Ia mencontohkan Bank Kalteng sebagai salah satu BUMD yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
“Kalaupun BUMD yang berjalan ini hanya Bank Kalteng, kita maksimalkan untuk Bank Kalteng. Karena untuk memaksimalkan juga PAD kita. Karena sayang kalau kita menyuntik dana terus anggaran akan terus terpangkas. Jadi lebih baik kita maksimalkan dengan BUMD-BUMD yang memang aktif,” ujarnya.
Selain meminta pembenahan sektor BUMD, Riska juga mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih inovatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru. Ia berharap optimalisasi pajak daerah dan sektor potensial lainnya dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah.
Kondisi anggaran saat ini kata Riska membutuhkan kerja lebih agresif dari pemerintah dalam menggali potensi yang tersedia. Optimalisasi PAD menjadi salah satu kunci agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah tekanan efisiensi.
“Dengan kisaran anggran yang ada sekarang apalagi ditengah efisiensi yang ada, harapan kami agar pemprov itu bisa lebih tanggap untuk memaksimalkan PAD baik dari sumber-sumber pendapatan maupun pajak-pajak daerah,” pungkasnya. jef/ded-red
