SAMPIT/TABENGAN.CO.ID-Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Gahara, mendesak pemerintah pusat memberikan bantuan nyata untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah membuat masyarakat menderita selama sekitar empat bulan.
Menurutnya, kondisi karhutla di Kotim membutuhkan langkah penanganan yang lebih serius, bukan sekadar kunjungan pejabat untuk melihat kondisi lapangan. Ia menilai, pemadaman melalui jalur darat semakin sulit dilakukan sehingga diperlukan penanganan secara masif melalui jalur udara.
Gahara menegaskan, masyarakat sudah terlalu lama menghadapi dampak karhutla hingga aktivitas sehari-hari tidak dapat berjalan normal. Karena itu, pemerintah pusat diharapkan tidak hanya datang untuk meninjau, mengambil foto, atau membuat dokumentasi, tetapi juga membawa solusi konkret bagi daerah.
“Penting semua sebenarnya, tetapi lebih penting di Kotim ini sudah empat bulan menderita karena karhutla. Pemerintah pusat harus memberikan bantuan nyata, bukan hanya meninjau,” tegas Gahara Rabu (14/10).
Dirinya juga menyayangkan sikap Menteri Kehutanan yang batal meninjau kondisi karhutla di Kotim sesuai jadwal.
Ia menilai saat ini penanganan karhutla melalui jalur darat saat ini semakin tidak memungkinkan untuk menjangkau seluruh titik kebakaran secara efektif. Karena itu, dukungan pemadaman dari udara perlu dilakukan secara masif agar kebakaran dapat segera dikendalikan.
“Kalau Menteri sekadar datang dan foto, lebih baik tidak usah. Masyarakat sudah menderita karena tidak bisa beraktivitas secara normal. Datang mengunjungi, foto-foto dan membuat video, tetapi tidak ada bantuan secara nyata,” ujarnya.
Gahara berharap pemerintah pusat benar-benar memahami penderitaan masyarakat Kotim yang selama berbulan-bulan terdampak karhutla. Menurutnya, kehadiran pemerintah seharusnya diwujudkan melalui dukungan operasional dan langkah penanganan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah pusat berkantor di Kotim untuk sementara waktu sehingga dapat melihat dan merasakan secara langsung kondisi yang dihadapi masyarakat akibat kebakaran dan asap.
Menurutnya, langkah tersebut dapat membuat pemerintah pusat memahami tingkat kesulitan di lapangan sekaligus mempercepat pengambilan keputusan terkait kebutuhan penanganan karhutla.
Gahara menegaskan, masyarakat membutuhkan tindakan nyata untuk mengatasi kebakaran, terutama melalui pengerahan pemadaman udara secara masif. Dengan dukungan tersebut, diharapkan titik-titik kebakaran dapat segera ditangani dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal.
“Pemerintah pusat harus turun dengan bantuan nyata, terutama melalui jalur udara secara masif,” pungkasnya.(May/jsi-red)
