PULANG PISAU/TABENGAN.CO.ID – Tekanan terhadap keuangan daerah mulai berdampak langsung terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau Tandean Indra Bella mengungkapkan, keterbatasan fiskal membuat pemerintah daerah pada 2026 harus mengutamakan belanja wajib dan kebutuhan dasar pemerintahan dibandingkan memperluas program pembangunan.
Menurut Tandean, kondisi tersebut terjadi setelah kemampuan fiskal daerah mengalami tekanan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat serta belum optimalnya PAD.
Akibatnya, pemerintah daerah tidak memiliki banyak ruang untuk membiayai program-program baru yang bersifat langsung kepada masyarakat.
“Memang tidak banyak inovasi pembangunan yang bisa dikerjakan dengan kondisi anggaran seperti sekarang,” ujarnya.
Ia mengatakan dampak tersebut tidak hanya dirasakan pemerintah, tetapi juga masyarakat. Terbatasnya belanja publik berarti semakin kecil pula aktivitas pemerintah yang dapat menggerakkan ekonomi lokal.
Belanja pembangunan infrastruktur, dukungan sektor pertanian, bantuan masyarakat hingga berbagai kegiatan pemberdayaan memiliki efek terhadap aktivitas ekonomi di tingkat bawah.
Namun, dalam kondisi fiskal yang terbatas, usulan masyarakat harus disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan APBD.
Tandean bahkan mengaku tidak sedikit permintaan masyarakat di lapangan yang belum dapat diakomodasi.
“Kadang kami juga merasa tidak enak kepada masyarakat karena banyak permintaan yang belum bisa diperjuangkan. Bukan tidak mau membantu, tetapi memang kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan,” katanya.
Ia menilai pemerintah daerah saat ini harus mengambil posisi realistis agar tidak membuat kebijakan belanja yang justru menambah persoalan fiskal pada tahun berikutnya.
DPRD, lanjutnya, tetap mendorong pemerintah agar menjaga belanja yang bersifat wajib dan pelayanan dasar, sekaligus berupaya mencari sumber pendapatan yang masih memungkinkan dikembangkan.
Namun, optimalisasi PAD juga tidak mudah karena aktivitas ekonomi masyarakat belum menunjukkan pergerakan yang cukup kuat.
“Potensi kita juga terbatas. Banyak kewenangan sudah berada di pemerintah pusat, sementara pergerakan ekonomi di bawah juga belum signifikan,” jelas Tandean.
Ia berharap tekanan fiskal tidak berlangsung dalam waktu panjang sehingga pada tahun anggaran berikutnya pemerintah daerah kembali memiliki ruang untuk memperkuat pembangunan dan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. mye-red
