PALANGKA RAYA/tabengan.com – Hingga Agustus 2018 ini, masih terdapat ratusan paket pengadaan barang jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng dengan nilai ratusan miliar belum dilakukan pengadaan.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kalteng Ridwan Manurung, saat Rapat Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), di Palangka Raya, Rabu (8/8), mengatakan, untuk pengadaan dengan nilai Rp2,5 miliar-Rp50 miliar, ada 6 paket dengan nilai Rp42 miliar yang belum pengadaan.
Terbesar ada di Biro Umum Setdaprov Kalteng yaitu ada 4 paket dengan nilai Rp29,4 miliar dan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebanyak 2 paket dengan nilai Rp8,2 miliar.
Sementara untuk nilai pengadaan Rp200 juta-Rp2,5 miliar, secara kumulatif di Provinsi masih ada 89 paket, dengan total nilai Rp62,4 miliar, antara lain di Badan Kepegawaian Daerah ada 4 paket dengan nilai Rp1,3 miliar, Badan Pendapatan Daerah 6 paket Rp2,4 miliar.
Biro Umum Setdaprov Kalteng ada 13 paket dengan nilai Rp7,8 miliar, Dinas Kesehatan 3 paket Rp2,3 miliar, Dinas PUPR 8 paket Rp3,8 miliar, Dinas Penanaman Modal 11 paket Rp7 miliar, Dinas Pendidikan 3 paket Rp2 miliar lebih, Dinas Sosial 10 paket Rp5 miliar, Dinas TPHP 15 paket Rp9 miliar, RSUD dr Doris Sylvanus 6 paket Rp14,5 miliar.
Sedangkan untuk pengadaan dengan nilai di bawah Rp200 juta, lanjut dia, secara kumulatif ada 211 paket yang belum pengadaan dengan nilai Rp28 miliar lebih. Sementara yang sudah selesai pengadaan yaitu sebanyak 289 paket dengan nilai hampir Rp30 miliar. Sementara sisanya masih dalam pelaksanaan, antara lain di Dinas Sosial terdapat 19 paket.
Dinas TPHP 22 paket, RSUD dr Doris Sylvanus 35 paket dengan nilai Rp5 miliar, Sekretariat DPRD 12 paket hampir Rp1 miliar, Badan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 15 paket hampir Rp2 miliar, dan di Badan Pendapatan Daerah 10 paket Rp1,5 miliar.
Menurut Ridwan, hal tersebut terjadi karena berbagai kendala, termasuk terkait dengan perencanaannya dan hal-hal lainnya. “Kalau kontraktualnya saja belum selesai, maka tidak bisa memacu kegiatannya,” ujar Ritwan.
Padahal ini umumnya untuk sektor-sektor pelayanan publik, sehingga harus cepat. Terlebih ada beberapa instansi yang dipantau oleh KPK, sehingga dia berharap agar hal-hal yang mendukung kinerja ini dapat lebih dimaksimalkan.
Terlebih saat ini sudah Agustus, sehingga kalau sekarang belum lelang, maka ini jadi pertanyaan. “Untuk itu kita minta perhatian khusus dari para kepala instansi terkait, terlebih di 17 SOPD pengelola anggaran terbesar dengan nilai 87,5 persen. Karena kalau yang besar-besar ini terealisasi besar, maka secara kumulatif serapan dan kinerja kita juga baik,” katanya. dkw
