DPD RI Desak Pembangunan Infrastruktur KA Kalimantan Dimulai

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Pemerintah pusat mulai menyuarakan ke publik terhadap berbagai rencana penyiapan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pemerintah mengharapkan tahun ini proses konstruksi dapat dimulai.

Menyikapi rencana ini, Anggota DPD RI Dapil Kalteng Agustin Teras Narang turut memberikan pandangan dan desakan agar pemerintah juga melakukan integrasi dengan penguatan infrastruktur, khususnya jalan dan rel kereta api (KA) Trans Kalimantan untuk menghubungkan 5 provinsi di Pulau Kalimantan.

“Pemerintah pusat agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menyelaraskan wacana pembangunan IKN dengan pembangunan dan peningkatan kualitas Jalan Trans Kalimantan. Kami mendesak pula agar pembangunan infrastruktur KA Kalimantan dapat dimulai,” ujar Teras, Senin (5/4/2021).

Gubernur Kalteng periode 2005-2015 ini menyatakan, usulan tersebut telah disampaikan 5 Gubernur se-Kalimantan pada Presiden Joko Widodo awal 2015 lalu. Integrasi jalur transportasi ini disebut jadi salah satu kunci dan akan semakin memperkuat dampak positif dari pembangunan IKN di Kaltim bagi seluruh kawasan.

“Dengan terbangunnya konektivitas infrastuktur tersebut mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di Pulau Kalimantan,” ujar Teras.

Teras menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan dan rel KA juga akan memperkuat strategi pendorong transformasi ekonomi Indonesia di 2021. Di antaranya lewat integrasi ekonomi domestik serta pemindahan IKN sebagai sumber pertumbuhan baru dan penyeimbang ekonomi antarwilayah. Selain itu, untuk kontrol terhadap produk sumber daya alam Kalimantan.

“Kendali terhadap sumber daya alam juga akan lebih mudah dilakukan secara sistematis agar potensi kebocoran penerimaan negara dapat diatasi. Sementara keunikan bentang alam pun bisa dikelola sebagai destinasi wisata tersendiri,” ujarnya.

Diketahui, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merilis 5 strategi pendorong transformasi ekonomi Indonesia pada 2021. Adapun 6 strategi ini antara lain menciptakan sumber daya manusia berdaya saing, meningkatkan produktivitas sektor ekonomi, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik serta pemindahan IKN sebagai sumber pertumbuhan baru dan penyeimbang ekonomi antarwilayah.

Diharapkan Teras, integrasi ini dapat dijalankan sebagai harmonisasi pembangunan dengan upaya menjaga Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Wilayah yang lingkungan dan keanekaragaman hayatinya perlu dijaga.

“Kita mendukung upaya Presiden Jokowi dan jajarannya dalam pemindahan IKN ini agar menghadirkan kebaikan bangsa. Meski demikian, aspirasi dan dampak baik bagi masyarakat Kalimantan tidak bisa diabaikan,” ujarnya. adn