*Tokoh Dayak Kecewa Tak Dilibatkan Kunjungan Jokowi ke IKN
PALANGKA RAYA/tabengan.co.id- Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo melakukan kunjungan ke titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Di titik nol IKN, Presiden ke-7 RI ini didampingi oleh 28 gubernur dan 6 wakil gubernur. Enam gubernur yang tidak hadir dikarenakan alasan kesehatan. Pada saat yang sama, diserahkan tanah dan air kepada Presiden Joko Widodo, termasuk tanah dan air dari Kalimantan Tengah (Kalteng).
Kehadiran Presiden RI Joko Widodo di titik nol IKN Nusantara bersama dengan para gubernur dan wakil gubernur meninggalkan cerita yang kurang sedap. Meskipun menginap di titik nol, sejumlah tokoh masyarakat Dayak menyatakan kekecewaan yang dilakukan pemerintah pusat dengan tidak mengundang lembaga adat Dayak dalam lawatan ke titik nol IKN Nusantara.
Kritikan muncul dari Ketua Fordayak Kalteng Bambang Irawan, yang dengan tegas menyatakan kekecewaannya atas kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke titik nol IKN Nusantara, tapi tidak melibatkan tokoh adat.
Bahkan, dalam media sosial Facebook miliknya dituliskan Presiden RI ke IKN, tapi tidak ada satu lembaga Dayak/tokoh Dayak yg diundang untuk hadir…Dayak di tanahnya sendiri, dikerdilkan..Mending tolak aja IKN #itu_saja.
Dikonfirmasi atas cuitannya itu, Bambang Irawan menjelaskan, seharusnya kehadiran Presiden RI ke titik nol IKN Nusantara melibatkan lembaga ataupun tokoh Dayak. Ada lembaga setingkat Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) yang dapat dikomunikasikan, sekaligus diundang untuk hadir bersama dengan Presiden Joko Widodo di titik nol IKN Nusantara.
“Sangat disayangkan bagi masyarakat Dayak, Presiden RI Joko Widodo hadir di IKN Nusantara, tapi masyarakat adat Dayak tidak dilibatkan. Tokoh ataupun lembaga seperti MADN tidak dilibatkan dalam kunjungan ke IKN Nusantara. Ini adalah bentuk pengkerdilan ataupun diskriminasi terhadap masyarakat Dayak itu sendiri,” kata Bambang, di Palangka Raya, Selasa (15/3).
Pemerintah pusat, kata Bambang, meminta masyarakat Dayak mendukung pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan. Tapi, langkah yang dilakukan pemerintah dengan tidak melibatkan tokoh ataupun lembaga adat Dayak, jangan harap suku Dayak akan memberikan dukungan.
Bambang menegaskan, apabila hadirnya IKN Nusantara hanya untuk kepentingan elite, ataupun politik saja, lebih baik IKN Nusantara ditolak saja dari tanah Kalimantan. Jangan sampai adat istiadat suku Dayak menjadi tergerus, menjadi Betawi jilid II di IKN. Tidak ada perhatian dan keterlibatan masyarakat Dayak atas IKN, lebih baik tolak saja IKN dari tanah Kalimantan.
Aspirasi Masyarakat Dayak
Sementara itu, Sekjen MADN Yakobus Kumis menanggapi munculnya tanggapan beragam soal tidak hadirnya Presiden MADN dalam kunjungan dan Perkemahan Presiden RI bersama para menteri dan gubernur serta tokoh adat dan tokoh agama di titik nol IKN, Presiden MADN meminta kita untuk tidak mempersoalkannya.
Yakobus menjelaskan, undangan tokoh adat dan tokoh agama yang diundang hanya sebatas yang di Kabupaten PPU.
“Kita sudah meminta Ketua DAD PPU Helena Samuel Legi untuk sampaikan 5 hal langsung kepada Presiden RI,” kata Yakobus kepada Tabengan, Selasa (15/3) sore.
Ketua DAD PPU diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Dayak, yaitu meminta kebijakan khusus pembangunan SDM Dayak, minta ikut ada Deputy dan jajaran pejabat otorita orang Dayak, minta kebijakan khusus lahan untuk perkampungan masyarakat Dayak, minta lahan di ring 1 atau sesuai arahan presiden seluas 5 ha untuk rumah adat sebagai pusat pengembangan kebudayaan Dayak, memerhatikan penduduk lokal Dayak sekitar untuk diperhatikan. Setelah itu, Ketua DAD PPU menyerahkan baju adat Dayak kepada Presiden RI.
Gubernur Kalteng Tidak Hadir
Prosesi Kendi Nusantara digelar di titik nol IKN baru, di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3). Prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia itu dihadiri Presiden RI Jokowi beserta para gubernur se-Indonesia.
“Kita tahu baru saja tadi, tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur telah kita satukan di tempat yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini,” kata Jokowi dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin.
Dalam prosesi tersebut, seluruh gubernur di Indonesia diminta berkumpul di titik nol IKN dengan membawa air dan tanah dari daerah masing-masing. Air dan tanah tersebut akan digabung dan disimpan dalam sebuah kendi yang bernama Kendi Nusantara.
Hanya Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran yang tidak hadir, namun diwakili Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo.ded/dor
