DENPASAR/TABENGAN.CO.ID– Ketua Komisi IV DPRD Kalteng HM Sriosako mengingatkan, kemajuan daerah dan optimalisasi pelayanan pemerintah tidak lepas dari kritik dan saran yang bersifat membangun dari seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, dalam menjalankan roda pemerintahan perlu adanya kritik dan saran. Kedua hal tersebut menjadi pondasi sekaligus bahan evaluasi bagi Pemprov, agar ke depannya Kalteng menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan.
“Saya menyadari bahwa apa yang saya sampaikan di media massa, kerap mengundang kontroversi. Namun, itulah fakta kebenaran yang pada dasarnya harus saya suarakan karena menyangkut kepentingan rakyat,” ucap Sriosako, di sela melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Bali, belum lama ini.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, sebagai kepanjangan tangan masyarakat Kalteng untuk meneruskan aspirasi dan memperjuangkannya, sudah menjadi tugas DPRD Kalteng untuk memberikan saran, kritik dan masukan ke pemerintah.
“Pada dasarnya, kami selaku wakil rakyat memiliki tugas dan kewajiban untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, sehingga wajar apabila ada masukan, kritik serta masukan-masukan yang bersifat membangun dari kami, mengingat kritik dan saran tersebut memang untuk kebaikan dan kemajuan daerah yang bersifat pro rakyat,” ujarnya.
Kendati demikian, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalteng ini juga mengingatkan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menerima kritik, saran, tuntutan maupun aspirasi dari masyarakat, sebagai bagian dari pelayanan publik serta berjalannya sistem pemerintahan yang bersifat demokratis.
“Merupakan hal yang wajar apabila ada masukan dalam bentuk kritik, saran, aspirasi maupun tuntutan dari masyarakat. Namun yang harus menjadi catatan adalah pemerintah wajib menerima hal tersebut, dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel serta demokratis,” kata anggota dewan yang membidangi pembangunan dan infrastruktur ini. nvd
