PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Gugatan perdata soal Pergantian Antar-Waktu (PAW) di Barito Selatan oleh Juma’ah yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kabupaten itu, kini sampai pada babak baru. Juma’ah melalui suaminya, Djuana, berinisiatif membawa persoalan tersebut ke ranah pidana dan melaporkan aduan ke Bareskrim Mabes Polri.
Menurut Djuana, ketika ditemui awak media, pelaporan ke Mabes Polri tidak lain adalah melaporkan adanya dugaan rekayasa atau pemalsuan dokumen, menyangkut rekomendasi PAW di Barsel.
“Yang saya laporkan adalah orang-orang terkait yang kemarin digugat oleh istri saya di PTUN (Ketua DPC PKB Barsel H Supiatma, Pj Bupati Barsel, Ketua KPU Barsel, Ketua DPRD Barsel dan DPW PKB Provinsi Kalteng). Delik aduannya adalah rekayasa atau memalsukan dokumen yang tidak seharusnya diajukan, namun malah diajukan,” ucapnya, Senin (10/7).
Diceritakannya, dasar pengaduan itu sendiri, karena dugaan pemalsuan berasal dari pihak-pihak terkait seperti Pemkab Barsel, yang tidak mengindahkan keberatan dari dirinya sebelum dokumen tersebut disahkan.
Djuana menambahkan, sebelum rekomendasi itu disahkan oleh pejabat terkait, pihaknya sudah mengajukan keberatan bahwa dokumen atau rekomendasi soal PAW bermasalah. Namun, keberatan itu tidak diindahkan dan jajaran terkait tetap melakukan pengajuan. Maka berangkat dari hal tersebut, dokumen yang diajukan merupakan rekayasa atau pemalsuan.
“Kenapa saya harus melapor ke Mabes Polri, karena orang-orang yang saya laporkan ini adalah pihak-pihak yang nanti semisalnya diperiksa, jelas membutuhkan izin dari Kemendagri di Pusat. Maka ini kaitannya, saya melapor dalam hal ini ke institusi Polri di Pusat,” tegasnya.
Djuana menjelaskan, memang sebelumnya juga sempat melaporkan hal tersebut kepada Polda Kalteng. Namun, bukan berarti menyampaikan pengaduan terkait ke Mabes Polri itu, melangkahi, tidak percaya atau meremehkan institusi terkait di Kalteng.
Namun lebih ke arah mempermudah pihak aparat di Polda Kalteng, dalam mengurus masalah yang dirinya adukan tersebut. Intinya Djuana siap bertanggung jawab terkait laporan yang disampaikannya ke Mabes Polri tersebut.
Terkait gugatan di PTUN sebelumnya, ia mengaku belum merasa puas dan kecewa.
“Saya melihat dari sudut pandang hukum dan menerima apa yang disampaikan hakim di PTUN. Namun, secara pribadi saya kecewa karena tidak memerhatikan secara valid apa yang kami sampaikan,” ujarnya.
Ditambahkannya, kebenaran yang disampaikan pihaknya, secara fakta sudah terverifikasi oleh partai terkait, hal itu terlihat di SK Kepengurusan.
Selain itu, yang juga menjadi kendala, gugatan yang dilakukan harus menunggu beberapa hari, setelah berkas atau surat yang digugat disampaikan ke pejabat terkait, sesuai aturan yang berlaku. Yang menjadi pertanyaan bagi pihaknya, berkas gugatan terkait malah diminta pihak PTUN untuk dicabut.
“Ini jadi pertanyaan bagi kami, ada apa sebenarnya. Kenapa kami malah disuruh mencabut berkas,” keluhnya.
Seperti diketahui sebelumnya, kader PKB Kabupaten Barsel Juma’ah melayangkan gugatan terkait persoalan proses PAW di DPRD Barsel. Gugatan ini dilatarbelakangi rekomendasi PAW yang seharusnya diperuntukkan bagi kader PKB tersebut, berpindah haluan ke nama lain, yang pihaknya tuding merupakan kader PKB yang telah berpindah ke partai lainnya.
Tidak terima dengan itu, dirinya secara langsung melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya, terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan rekomendasi tersebut.
Djuana yang merupakan suami Juma’ah menegaskan, pihaknya melayangkan gugatan kepada pihak-pihak terkait seperti Ketua DPC PKB Barsel H Supiatma, Pj Bupati Barsel, Ketua KPU Barsel, Ketua DPRD Barsel dan DPW PKB Provinsi Kalteng.
“Kami menggugat karena ini merupakan hak politik yang seharusnya diakomodir. Adanya rekomendasi ini, saya sebut sebagai politik yang tidak baik, bahkan kotor,” ujar Djuana didampingi istrinya kepada awak media belum lama ini. drn
