Korupsi Kejahatan Kemanusiaan

TABENGAN/YULIANUS SEMATKAN PIN-Ketua KPK RI Firli Bahuri, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Wagub Kalteng Edy Pratowo bersama Kepala Daerah Bupati/Wali Kota se-Kalteng dalam acara Sinergitas dan Penguatan Pemberantasan Korupsi di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya, Kamis (7/9).

*Ketua KPK Imbau Pejabat Sampaikan LHKPN

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.IDKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Sinergi dan Penguatan Pemberantasan Korupsi Wilayah Kalimantan Tengah 2023, di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (7/9).

Di hadapan para kepala daerah, camat, kepala desa dan kepala SMA/SMK se-Kalteng, Firli menegaskan, korupsi bukan hanya kejahatan ekstra ordinary, namun juga merampas hak-hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

“Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi, baik dari segi pelayanan hingga pembangunan,” katanya.

Ia menerangkan, sejauh ini modus korupsi terus bertambah dan menjadi 30 jenis. Terbanyak dilakukan oleh para penyelenggara negara, seperti penyuapan, pemerasan dan gratifikasi.

“Saya juga mengimbau, pentingnya penyampaian LHKPN bagi negara, karena ini akan berpengaruh bagi penilaian serta tentunya hal-hal yang berkaitan dengan potensi dari korupsi,” tegasnya.

Dirinya mencontohkan seperti gaya hidup mewah yang kerap diperlihatkan pejabat-pejabat, tentu bisa saja merugikan bagi yang bersangkutan. Beberapa penyelenggara negara harus berurusan dengan hukum dan KPK karena gaya hidup mewah yang terlihat menonjol.

Dalam jenis penyuapan, para tersangka korupsi biasanya mengaku tidak merugikan negara, namun turut menerima sesuatu dari pihak yang bersangkutan. Suap adalah kesepakatan antara pemberi dan penerima, lalu perantara pemberi dan perantara penerima. Suap biasanya dilakukan lebih dari dua orang.

Kemudian jenis pemerasan, ia mencontohkan, kepala daerah yang baru dilantik kemudian melakukan pemerasan kepada kepala dinas yang bukan berasal dari tim suksesnya.

Terakhir adalah korupsi jenis gratifikasi. Dalam kasus ini yang dikenakan tersangka adalah penerima, bukan pemberi. Karena biasanya penerima pasti penyelenggara negara. Sedangkan pemberi sadar jika penerima adalah yang mempunyai kewenangan.

“Setiap tahapan bisa terjadi korupsi, dari perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, bahkan di tahap akhir audit bisa terjadi korupsi. Dari empat siklus ini tidak ada yang bebas dari korupsi,” terangnya.

Firli pun mengingatkan agar jangan ada ongkos ketuk palu antara legislatif dan eksekutif di Bumi Tambun Bungai dalam perencanaan anggaran. Pernyataan ini lantang disebutkan, mengingat kasus DPRD Provinsi Jambi pada 2015 lalu. Paling teranyar, enam eks anggota DPRD Jambi kembali ditahan terkait Uang Ketok Palu.

Kepada ratusan kepala desa yang hadir, Firli Bahuri turut mengungkapkan jika KPK memiliki program Desa Anti Korupsi. Program tersebut lahir setelah melihat fenomena masifnya kepala desa yang berstatus hukum oleh kejaksaan dan kepolisian karena korupsi dana desa.

Data yang dimiliki oleh KPK, terdapat 688 kepala desa atau aparat desa yang berstatus hukum dan kini ditangani oleh jaksa dan kepolisian.

“Kenapa mereka bisa terjerat, karena kepala desa sebelumnya tidak pernah diajari menyusun program dan kegiatan dan cara membuat pertanggungjawaban keuangan. Namun beruntung sekarang sudah ada,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Firli Bahuri turut menyematkan pin anti korupsi kepada perwakilan penyuluh anti korupsi yang dikukuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai komitmen mendukung peberantasan korupsi oleh KPK RI, Pemprov Kalteng menetapkan 58 orang sebagai penyuluh anti korupsi yang akan disebar ke seluruh Kalteng.

Sementara itu, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengapresiasi jajaran KPK RI yang saat ini sudah memiliki sistem pemberantasan korupsi yang semakin baik. Dia menilai KPK tidak hanya fokus pelaksanaan penindakan saja, namun juga ada edukasi serta pembinaan, dalam upaya pencegahan korupsi.

“Kami apresiasi dengan KPK RI yang saat ini sudah semakin baik, dalam sistem pemberantasannya. Karena jajaran di Kalteng sendiri juga memperkuat budaya anti korupsi,” kata Sugianto.

Konsep semacam ini, jelasnya, juga sebagai langkah yang baik dan tanpa disadari, tidak ada cara lain menghentikan korupsi, kecuali dengan membangun nilai-nilai yang berkaitan dengan anti korupsi.

Orang nomor satu di Kalteng juga berharap, melalui kolaborasi KPK RI dan Pemprov Kalteng, mampu mewujukan pemerintahan yang baik serta transparan dan tentunya bersih dari praktik korupsi dan persoalan negatif lainnya. drn/fwa