PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID-Gubernur Kalteng 2 periode Agustin Teras Narang hadir pada kegiatan seminar nasional yang dilaksanakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Palangka Raya (UPR). Tema yang diangkat Penguatan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Kalteng: Perspektif Multisektoral Menuju Tercapainya Kesejahteraan dan Resolusi Konflik Sosial.
Teras Narang menjabarkan, selama menjabat tahun 2005-2015 ada berbagai hal yang memang dipahami secara baik, perihal masalah perkebunan dan lainnya yang ada di Kalteng ini. Berbagai kebijakan, terobosan, dan program dikeluarkan semata mencegah terjadinya konflik antara masyarakat dan perusahaan.
Senator Kalteng ini menyampaikan, konflik tenurial, perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di Kalteng adalah konsekuensi dari kurangnya komitmen pemerintah pusat, untuk menyesuaikan tata ruang wilayah sesuai keadaan yang faktual. Perselisihan antara masyarakat dan pelaku usaha Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) yang belakangan kian marak terjadi, tak lepas dari akar masalah tata ruang wilayah.
“Mula-mula kesejarahan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah hingga saat ini. Kalimantan Tengah kini memiliki total luasan areal PKS mencapai 1,8 juta ha dengan total produksi mencapai 8 juta ton. Ini terdiri dari Perkebunan Rakyat sekitar 380 ribu ha dengan produksi sekitar 934 ribu ton dan Perkebunan Swasta sekitar 1,5 juta ha dengan produksi sekitar 1,5 juta ton,” kata Teras Narang, saat menjadi keynote speaker, di Palangka Raya, Selasa (21/11).
Bapak Pembangunan Kalteng ini menyampaikan, dari sisi ekonomi, produk olahan sawit CPO menjadi komoditas ekspor tertinggi kedua setelah produk pertambangan. Sebanyak 761 ribu pekerja dan sekitar 130 ribu petani juga mengandalkan PKS sebagai mata pencaharian. Hal ini menunjukkan bagaimana peran besar PKS pada perekonomian daerah.
Seluruh kontribusi positif PKS di Kalteng, lanjut Teras Narang, tersimpan masalah yang membutuhkan atensi, yakni konflik tenurial yang merugikan banyak pihak. Adanya persoalan tumpang tindih lahan dan tidak tuntasnya penataan dan pemetaan ruang secara aktual di Kalteng, menjadi satu pemicu utama yang telah memantik banyak masalah antara masyarakat dan pelaku investasi.
Berbagai masalah ini terus terjadi dan sulit untuk mengatasinya tanpa ada itikad penuh dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah pusat untuk menyelesaikan penataan kawasan di Kalteng yang lebih dari 80 persen, secara administratif masih berstatus kawasan hutan ini. Meski faktanya, kondisi di lapangan sudah tidak lagi sesuai keadaaannya.
Menurut Anggota DPD RI Dapil Kalteng ini, mengatasi berbagai konflik agraria, konflik tenurial, dan mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan, dirinya mendukung pendekatan multisektoral. Pendekatan yang tidak meninggalkan satu pihak sebaliknya sama-sama berkolaborasi, bergotong royong dan bersinergi demi kesejahteraan semua.
“Perguruan tinggi dengan kalangan akademisinya, perlu menawarkan solusi bagi pemerintah agar dapat optimal mengatur kepentingan pelaku usaha dan masyarakat secara berkeadilan. Dengan demikian kita dapat memiliki pilar pertumbuhan daerah yang ramah lingkungan (Planet), pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan (Profit), dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meningkatkan mutu sumber daya manusia kita (People), yang pada akhirnya menciptakan kemakmuran (Prosperity), dan Peace (Perdamaian),” papar tokoh Kalteng ini. ded
