PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID-Senator Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang (Terang) menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan menggelar pertemuan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Materi yang dibawakan pada kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Anggota DPD RI Dapil Kalteng ini menguraikan, materi tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah sengaja dipilih, untuk memberitahukan sekaligus memberikan pemahaman bagi generasi muda Kalteng, bagaimana menjaga hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).
Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, kata Teras Narang, pasti berkenaan dengan masalah keuangan. Dan, hal itu sudah disampaikan dengan panjang lebar kepada peserta semuanya. Berbicara masalah keuangan, bukan semata nilai atau dimana anggaran tersebut berada. Apakah di Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), atau di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Hal utama yang perlu dipahami adalah apakah anggaran yang diberikan itu, berdampak atau tidak bagi daerah. Bagaimana kepentingan daerah, apakah sudah terakomodir atau sebaliknya. Juga yang paling penting, apakah masyarakat diikutsertakan atau tidak dalam pelaksanaan anggaran tersebut,” kata Teras Narang, saat diwawancara terkait kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dengan tema Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Kamis (18/1), di Palangka Raya.
Menurut Teras Narang, anggaran yang digunakan pemerintah pusat untuk Kalteng tidak melibatkan masyarakat. Padahal, anggaran seperti program food estate diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk dapat terlibat secara langsung, tidak hanya menjadi penonton semata.
“Saya harapkan, ke depan pelibatan kepada masyarakat dilakukan khususnya terhadap penggunaan anggaran bagi daerah di Kalteng. Bagaimanapun, masyarakat Kalteng jangan sampai menjadi penonton saja,” pesan Gubernur Kalteng perode 2005-2015 ini.
Bapak Pembangunan Kalteng ini memberikan catatan, APBD Kalteng sekarang ini sudah mencapai Rp7 triliun lebih. Anggaran yang demikian besar, bagaimana dampaknya bagi pembangunan di Kalteng. Contoh, anggaran 20 persen untuk pendidikan atau sekitar Rp1,4 triliun, sudahkah dialokasikan.
Kesehatan, lanjut teras Narang, dulu sebesar 10 persen. APBD yang mencapai Rp7 triliun ini, artinya Rp700 miliar untuk kesehatan. Ini seperti apa realisasinya yang memang harus dikeluarkan. Tidak kalah penting adalah masalah infrastruktur. Jangan sampai, anggaran naik, tapi infrastruktur hancur.
Teras Narang menjelaskan, pembangunan di Kalteng itu memerlukan kerja sama dan koordinasi yang baik, dan harmonis. Tidak saja dengan pemerintah pusat, tapi juga dengan sesama pemerintah daerah, dan dunia usaha. Tujuannya untuk saling mendukung dalam proses pembangunan di Kalteng.
Contoh, urai Teras Narang, perbaikan Jalan Bagendang apabila hanya mengandalkan anggaran dari provinsi tidak akan mampu. Sebab itulah, dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, dan juga dunia usaha. Hasilnya, Jalan Bagendang dapat diperbaiki, dan dapat dinikmati oleh masyarakat.ded
