PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Banjir yang melanda sejumlah daerah di Kalteng berdampak luas. Tidak hanya mengganggu arus lalu lintas jalan penghubung antarkabupaten dan menghambat kegiatan belajar mengajar di sekolah, tapi juga telah mengganggu distribusi barang dan jasa.
Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko mengatakan, inflasi Kalteng minggu ke-4 Januari terjadi -0,60 persen. Kalau gabungan secara nasional masih rendah 2,64 persen.
“Kemudian yang terlihat indeks perkembangan harga tertinggi di Kalteng berada di Murung Raya (Mura) 2,04 persen dengan komoditasnya daging ayam ras, cabai merah dan bawang merah,” ujarnya.
Menurut dia, hal tersebut disebabkan pengaruh cuaca di musim penghujan yang menyebabkan banjir sampai ke Barito Utara (Barut), Barito Selatan (Barsel) dan Mura.
Ia mengungkapkan, jalan terganggu karena distribusi barang dan jasa tergenang air. Distribusi dari arah penghubung kabupaten, misalnya Barut ke Mura, Gunung Mas (Gumas) ke Mura juga terganggu.
“Terganggunya jalur distribusi menyebabkan barang terlambat datang ke tempat yang dituju hingga menyebabkan kelangkaan,” ujarnya saat Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual dari ruang rapat Bajakah kantor Gubernur Kalteng, Senin (29/1).
Yuas mengungkapkan, perihal stok di Kalteng untuk beras cukup 5.389 ton. Kemudian kebutuhan lainnya di pasar masih cukup. Kemudian juga bawang merah bawang putih, cabai rawit cabai merah, telur ayam ras dan daging ayam ras stoknya berfluktuasi.
“Pasar penyeimbang masih berjalan di Pulang Pisau (Pulpis) dan Kapuas. Sebelumnya juga dilakukan di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Berikutnya dapat dilakukan ke arah Mura, mungkin Barut dan Barsel. Walaupun bantuan sosial sudah disalurkan di sana tapi pasar penyeimbang tetap dilaksanakan secara berkelanjutan,” tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, ada gerai TPID di Kota Palangka Raya aktif beroperasi ada beberapa toko untuk melakukan penyeimbang harga. Harganya standar dari Bulog.
“Harapan sesuai arahan Presiden, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, kepada kabupaten/Kota melakukan langkah penanganan inflasi karena kita tidak tahu kapan akan berakhir, sinergitas satgas pangan, TPID, dan pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan,” pungkasnya. ldw
