PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Legislator Kalimantan Tengah (Kalteng) Dapil II Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan Sutik, menilai campur tangan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kotim menjadi angin segar bagi masyarakat. Ia mengatakan, banyak proyek yang selama ini tidak bisa dikerjakan akibat keterbatasan dana kabupaten kini mulai digarap dengan anggaran provinsi.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah perbaikan Jalan Bumi Ayu di Kecamatan MB Ketapang. Jalan tersebut sudah lama mengalami kerusakan parah dan baru mendapat penanganan pada tahun ini.
“Kalau jalannya di perubahan ini ada. Dan jalan Bumi Ayu yang hancur alhamdulillah bulan-bulan ini mulai dikerjakan dana provinsi,” ujar Sutik, belum lama ini
Legislator Gerindra ini menyebut Gubernur Kalteng menunjukkan kepedulian nyata terhadap kondisi pembangunan di Kotim. Proyek-proyek besar yang dianggap tidak mampu ditangani oleh APBD kabupaten mulai dilimpahkan ke tingkat provinsi.
“Banyak ini, alhamdulillah Pak Gubernur banyak perhatian di Kotim. Pembangunan-pembangunan yang tidak bisa tersentuh dana kabupaten diambil oleh dana provinsi,” katanya.
Ia juga menyinggung proyek jalan dari wilayah Cempaka, yang menurutnya telah lama dinanti warga. Namun, karena nilai proyek mencapai ratusan miliar rupiah, kabupaten dinilai tidak akan mampu merealisasikannya tanpa dukungan provinsi.
“Kalau kabupaten, berpuluh-puluh tahun gak mungkin tersentuh. Anggaran (kabupaten) gak mampu, karena ratusan miliar untuk itu jadi besar. Jadi tahun ini mulai ada pengerjaan walaupun sedikit-sedikit,” ungkapnya.
Di sisi lain, Sutik mengungkapkan bahwa sebenarnya sudah ada perencanaan dan penganggaran dari kabupaten. Namun, proses tersebut ikut terdampak kebijakan pengurangan dana transfer dari pusat.
“Kemarin memang dianggarkan banyak, tapi ada pemangkasan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat, itu terpotong juga. Tapi alhamdulillah mulai bagus juga,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten sangat penting dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah-daerah yang anggarannya terbatas. Ia pun berharap pola seperti ini terus dipertahankan.
Menurut Sutik, kolaborasi lintas pemerintahan menjadi solusi bagi daerah-daerah yang memiliki banyak kebutuhan infrastruktur namun terbatas kemampuan fiskalnya. Ia berharap pemerintah pusat juga memberi perhatian dengan tidak memangkas alokasi dana yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kalau kabupaten didukung provinsi dan pusat, pembangunan bisa lebih merata. Yang penting jangan terlalu dipotong lagi transfer anggarannya, karena itu mempengaruhi langsung ke lapangan,” tutupnya. Jef
