Hukrim  

Baliho Caleg Tak Berizin Diturunkan

TABENGAN/YULIANUS
DILEPAS – Petugas Satpol PP Kota Palangka Raya saat melepas beberapa baliho caleg yang tidak memiliki izin di Jalan Adonis Samad, Palangka Raya, Kamis (21/9).

 

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Puluhan baliho calon legislatif (caleg) tak berizin yang bertebaran di Kota Palangka Raya dicopot kemudian diamankan, Kamis (21/9). Pengamanan dilakukan petugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya.
Tindakan tegas ini diambil untuk melaksanakan pengawasan, sekaligus pengamanan reklame dan baliho yang belum memiliki izin sesuai Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame dan Penyelenggaraan Reklame.
Plt Kasat Pol PP Palangka Raya Berry Pasti menerangkan, pengawasan sekaligus pengamanan ini diperuntukkan kepada baliho yang belum berizin. Pengawasan dilaksanakan di 4 lokasi di Palangka Raya.
“Hari ini kita pengawasan sekaligus pengamanan, apabila kami menemukan baliho yang belum berizin, maka kami amankan. Setelah itu, kami akan menyarankan untuk segera mengurus perizinannya melalui PTSP. Untuk hari ini dilaksanakan pada 4 lokasi, yaitu Bandara, Soekarno, G Obos, dan Yos Sudarso,” kata Berry.
Ia menjelaskan, KPU dan Bawaslu sendiri sudah menjelaskan untuk sekarang belum memasuki tahap Pemilu, akan tetapi aturan dari Satpol PP tersendiri memang harus memiliki izin. Jadi, ini memang masuk tahapan Satpol PP melaksanakan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap spanduk, reklame, baliho yang ada di Kota Palangka Raya.
Sementara itu, Subkoordinator Reklame DPMPTSP Kota Windianto menjelaskan, saat ini tengah dalam masa sosialisasi dan dalam rapat terdahulu juga telah disampaikan mengenai rekomendasi Bawaslu terhadap spanduk-spanduk bacaleg.
“Kalau masa kampanye itu kan nanti 22 November 2023, untuk saat masa sosialisasi yang memang diperbolehkan. Kemarin dalam rapat juga sudah disampaikan dari Bawaslu merekomendasikan spanduk-spanduk bacaleg yang ada untuk jangan ditertibkan. Hanya diimbau dilakukan pendaftaran kepada PTSP untuk pemasukan PAD. Kita sudah menunggu selama kurang lebih satu minggu ini dan sudah ada beberapa bacaleg yang meregistrasikan dirinya dan kita sudah berikan izin,” ungkap Windianto.
Ia menuturkan, saat ini ada 30 persen bacaleg dari keseluruhan yang meregistrasikan diri pada PTSP mengenai perizinan.
“Jadi harapannya, seperti sudah dijelaskan ini untuk peningkatan PAD juga ke depannya. Kami pun berpesan kepada kawan-kawan bahwa spanduk dan baliho ini jangan sampai rusak, dibawa dengan apik ke PTSP siapa tahu besok ada yang ingin mengurus izinnya,” tutup Berry. rba